Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air yang lebih merata demi mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan harus terus didorong.
"Sejumlah upaya yang fokus pada peningkatan kapasitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pembelajaran, dan kemampuan akademik peserta didik dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional harus menjadi kepedulian semua pihak," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/10).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Jawa Timur, Kamis (9/10), mengungkapkan, fokus peningkatan kualitas pendidikan di tanah air saat ini antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa bagi guru yang belum D4 maupun S1, peningkatan sarana prasarana pembelajaran, tunjangan sertifikasi dan peningkatan kompetensi guru, pengenalan kecerdasan artificial dan koding, serta penyelenggaraan tes kemampuan akademik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025 mencatat bahwa 54,9% penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas hanya menyelesaikan pendidikan hingga level SD dan SMP.
Selain itu hanya 13,71% yang menempuh pendidikan tinggi (diploma hingga universitas) dan masih ada 1,58% penduduk dewasa yang tidak pernah sekolah sama sekali .
Menurut Lestari, kondisi tersebut memberi alasan kuat agar sejumlah langkah yang diambil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam upaya meningkatkan kualitas dan akses pendidikan, mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak terkait untuk merealisasikannya.
Misalnya langkah peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, membutuhkan dukungan perencanaan dan realisasi yang matang dari pemerintah daerah.
Demikian juga, tambah dia, dengan upaya peningkatan kualitas tenaga pengajar dan kompetensi peserta didik.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, sejumlah langkah yang direncanakan Kemendikdasmen itu harus menjadi pemahaman bersama pihak-pihak terkait, agar dukungan yang diberikan sejumlah pihak dapat mengakselerasi langkah-langkah yang telah direncanakan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap kolaborasi yang kuat dapat diwujudkan antara Kemendikdasmen dan sejumlah pihak terkait di tingkat pusat serta daerah, sebagai bagian dari upaya merealisasikan sejumlah program peningkatan kualitas pendidikan nasional. (H-3)
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan pentingnya sistem jaminan kesehatan nasional.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan, butuh upaya kolektif setiap anak bangsa untuk meningkatkan peran aktif perempuan di bidang politik.
KEMAMPUAN story telling atau bercerita sangat dibutuhkan untuk memberi pemahaman yang benar bagi masyarakat terkait langkah pengobatan yang tepat dalam mengatasi kanker.
HAMPIR dipastikan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu atau UU Omnibuslaw Politik akan disahkan pada 2026 ini mengingat tahapan Pemilu 2029 harus sudah dimulai menjelang akhir 2026
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran keluarga sebagai ruang yang aman bagi perempuan, sebagai bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved