Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
SATGAS Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI menerima kedatangan Serikat Pekerja dan Pensiunan PT Pos Indonesia. Pertemuan ini untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dialami pekerja PT Pos Indonesia.
"Barusan kami dari Satgas Perlindungan Pekerja Indonesia dari DPR mengadakan rapat mendegar aspirasi dari serikat pekerja PT Pos Indonesia yang memberikan atau menyuarakan aspirasi terhadap permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia," kata Ketua Satgas Perlindungan Tenaga Kerja Sufmi Dasco Ahmad usai menggelar pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6)
Dasco mengungkapkan ada sejumlah permasalahan yang disampaikan serikat pekerja PT Pos Indonesia dalam rapat. Mulai dari hak pensiun yang dihilangkan hingga ke sistem kerja di PT Pos Indonesia.
"Iya concern mereka adalah bagaimana pensiun yang tadinya ada kemudian dihilangkan menjadi ada, lalu kemudian bagaimana sistem pengupahan dan sistem kerja di PT Pos Indonesia sendiri, itu aja," katanya.
Dasco memastikan pihaknya akan menampung seluruh aspirasi serikat pekerja PT Pos Indonesia yang diutarakan dalam pertemuan tersebut.
"Dan kami mendengarkan aspirasi dan kami tadi sudah berdiskusi lebih dalam dengan teman-teman serikat pekerja PT Pos Indonesia," katanya.
Wakil Ketua DPR RI itu juga menegaskan Satgas Perlindungan Tenaga Kerja DPR RI akan menindaklanjuti suara para pekerja lewat koordinasi intens dengan Kementerian terkait. Termasuk, Direksi PT Pos Indonesia.
"Dan segera akan kami tindaklanjuti untuk koordinasi dengan Kementerian BUMN dan Danantara, dan tentunya Direksi PT Pos Indonesia," tegasnya. (P-4)
Serikat Pekerja menuntut agar kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip kedaulatan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi.
Delegasi Konferensi Perburuhan Internasional akan membahas berbagai isu yang memiliki signifikansi jangka panjang bagi dunia kerja.
Rencana pemerintah menghapus sistem kelas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan skema tunggal Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) kembali menuai kritik
Ketua Forum Jaminan Sosial Pekerja dan Buruh Jusuf Rizal menyebut pihaknya menolak gagasan KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan.
HARI Buruh Internasional atau May Day di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diperingati dengan doa bersama, Rabu (30/4).
DPR menyatakan dukungan terhadap penyederhanaan aturan pembayaran royalti dan hak cipta lagu yang diputar di tempat usaha seperti kafe dan restoran.
Kebijakan blokir rekening pasif (dormant) oleh PPATK justru untuk melindungi terhadap rekening-rekening nasabah yang tidak melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu tersebut.
Ada sosok penting di DPR RI dibalik langkah politik Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto.
Dia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mempunyai sistem baru dalam melakukan supervisi terkait program MBG.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dukung upaya perdamaian yang dilakukan Thailand dan Kamboja. Rencananya, Malaysia menjadi tuan rumah dalam perundingan perdamaian kedua negara
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved