KSPN: 126.160 Pekerja Kena PHK sejak 2024

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat terdapat 126.160 anggotanya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan laporan sepanjang 2024 hingga Oktober 2025. Sepanjang 2024, laporan PHK yang diterima KSPN sebanyak 79.045 pekerja. Dari data tersebut terdapat kasus PHK dari akhir 2022 secara bertahap dan baru memberikan laporan pada 2024.

Sementara periode Januari hingga Oktober 2025, laporan PHK sebanyak 47.115 pekerja terkena PHK. Pada periode tersebut juga terdapat data kasus PHK dari 2023 secara bertahap dan baru menginformasikan kepada DPP KSPN pada 2025.

"Jadi total laporan PHK anggota KSPN sampai Oktober 2025 sebanyak 126.160 pekerja berasal dari 59 perusahaan TPT (tekstil dan produk tekstil) dan 13 perusahaan non-TPT," ungkap Presiden KSPN Ristadi dalam keterangan yang diterima, Sabtu (8/11).

Baca juga : Dampak Cukai Rokok Tinggi, PHK Mengintai

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, sebanyak 99.666 pekerja berasal dari sektor padat karya (tekstil, garmen, dan sepatu) atau sekitar 79%. Sisanya berasal dari sektor lain seperti retail, perkebunan/kehutanan, aneka mainan, otomotif, pertambangan, hotel, mebeler, ban motor, varian kertas.

"Dari 59 perusahaan TPT itu ada 3 perusahaan full export oriented. Sisanya ada yang lokal campur export dan ada yang full lokal oriented. Sementara perusahaan ban motor dan varian kertas full lokal market," jelas Ristadi.

Berdasarkan sebaran wilayah, PHK anggota KSPN tersebar di Jawa Tengah sebanyak 47.940 pekerja (38%), Jabar 39.109 pekerja (31%), Banten 21.447 pekerja (17%), Sulawesi Tenggara 7.569 pekerja (6%), dan 10.095 pekerja (8%) terbagi di Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain.

Baca juga : Gelombang PHK Ancam Indonesia, Apindo: Di Semua Negara juga Sama

KSPN mencatat penyebab utama terjadinya PHK berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak masing-masing perusahaan.

1. Berkurangnya order/pesanan sehingga manajemen melakukan efesiensi/pengurangan pekerja.
2. Ordernya berhenti atau sama sekali tidak ada order sehingga manajemen menutup total produksinya, pabrik tutup.
3. Kualitas dan kuantitas produksi menurun karena faktor teknologi mesin produksi belum diperbarui yang menyebabkan cost product tidak bisa bersaing.
4. Gagal bayar utang dan diputus pailit oleh pengadilan.
5. Perusahaan yang punya merk dagang sendiri, hasil produksinya tidak terjual, terindikasi kuat kalah bersaing dengan produk impor dipasar domestik.
6. Relokasi (perusahaan garment dan sepatu export oriented) hanya 2 perusahaan.

Ristadi mengungkapkan, tertekannya industri dalam negeri karena berbagai faktor mengakibatkan banyak perusahaan melakukan efesiensi, bahkan sampai menutup produksinya. Dampaknya PHK tak terelakkan.

"Dalam lima tahun terakhir kami intens angkat isu PHK dan korelasinya dengan barang impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Isu ini memang menjadi sentimen negatif terhadap kondisi ekonomi ataupun terhadap eksistensi organisasi kami," ungkapnya.

"Tapi kami terus lakukan untuk mendukung pemerintah menyelamatkan industri dalam negeri terdampak, mencegah pengangguran meluas akibat PHK, dan kemandirian bangsa tidak bergantung barang impor," imbuhnya.

Terkait kepesertaan KSPN setelah banyaknya PHK, Ristadi menyebut saat ini banyak pekerja yang baru bergabung dari perusahaan existing dan investasi baru. Misalnya Serikat Pekerja BPJS Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia bergabung menjadi anggota kami.

"Jadi base anggota kami secara keseluruhan masih dalam posisi aman walau tergerus ratusan ribu pekerja akibat PHK," pungkasnya. (E-3)