Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
ANGGOTA Komnas Haji, Mustolih Siradj, meyakini bahwa banyaknya jemaah haji yang gagal berangkat menunaikan haji furoda tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar. Meskipun ada sejumlah visa haji furoda yang tak keluar, menurutnya jalur haji khusus ini menjadi solusi dari antrean yang panjang untuk menunaikan ibadah haji.
“Terlebih furoda yang image-nya yang diketahui itu haji yang tanpa antre. Haji yang langsung berangkat pada tahun berjalan. Karena furoda itu kan sebetulnya seperti way out. Jalan keluar dari antrean haji yang sudah sedemikian panjang sampai dengan puluhan tahun. Bahkan tertinggi saat ini antreannya di Sulawesi itu 47 tahun. Oleh karena itu, ini menjadi tidak akan berpengaruh,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (3/6).
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa demand dari pelaksanaan ibadah haji di Indonesia tidak akan turun. Seperti saat pandemi covid-19 di mana selama dua tahun berturut-turut tidak ada pemberangkatan haji, minat masyarakat tetap tumbuh dan tidak berkurang.
“Terlebih ini kan hanya furoda saja. Haji reguler dan haji khusus kan tidak terpengaruh dengan kebijakan ini,” ujar Mustolih.
Namun demikian, Mustolih merasa ke depan perlu ada penataan terkait haji furoda agar jika terjadi kejadian seperti ini lagi dapat diantisipasi dan dimaklumi oleh calon jemaah, khususnya yang sudah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
“Oleh karena itu saya kira ke depan perlu ditata dan diperbaiki sehingga haji furoda bukan saja memberikan manfaat tetapi juga kemaslahatan. Kalau seperti sekarang itu kan seolah-olah ini menjadi pukulan berat bukan hanya bagi jemaahnya tapi juga bagi travelnya,” pungkasnya. (H-4)
DPR RI juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa pilihan calon jemaah haji mau membayar mahal untuk visa furoda disebabkan antrean haji yang sangat panjang
VISA furoda untuk calon jemaah haji tahun ini dipastikan tidak akan diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi. PIHK dan calon jemaah haji diminta menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah.
"BPKH siap mendukung melalui skema investasi yang sesuai prinsip syariah dan regulasi, selama proyek ini memberi manfaat nyata bagi jemaah."
KOMNAS Haji menyambut baik keseriusan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kampung haji di Arab Saudi.
MENJELANG musim haji 2025/ 1446 Hijriah, pemerintah Arab Saudi mengentikan penerbitan visa umrah sejak awal April hingga pertengahan Juni 2025.
Usulan Kemenag tersebut juga bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Menteri Agama sendiri beberapa hari sebelumnya yang berjanji akan menurunkan biaya haji sampai dengan Rp85 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved