Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menyampaikan keprihatinan kepada calon jemaah haji furoda yang tak kunjung mendapatkan visa. Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur menyebut pihaknya sudah membuat surat edaran bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Dalam edaran itu, DPP AMPHURI menyampaikan penerbitan visa dari Kerajaan Arab Saudi untuk musim haji tahun ini telah berakhir. Menurut AMPHURI, PIHK sebaiknya menyarankan kepada jemaah untuk beralih mendaftar haji khusus.
Ketua Umum AMPHURI Firman M Nur menyebut PIHK berpotensi menghadapi kerugian yang cukup besar akibat tidak keluarnya visa furoda.
“Potensi kerugian cukup besar, dari hangusnya tiket penerbangan yang sudah di-booking dan akomodasi Mekah-Madinah yang sudah dibayarkan,” kata Firman kepada Media Indonesia, Jumat (30/5).
“AMPHURI berharap PIHK dan calon jamaah dapat bermusyawarah untuk menyelesaikan proses refund biaya perjalanan sesuai denga kontrak yang sebelumnya telah disepakati,” imbuhnya.
Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok memperkirakan kerugian PIHK mencapai miliaran rupiah.
“Teman-teman travel itu rata-rata sudah booking hotel, tiket. Itu yang kebanyakan mengalami kerugiannya di situ. Itu variatif tergantung jumlah jemaahnya. Rata-rata miliaran,” ungkapnya. (Ifa/M-3)
DPR RI juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
banyaknya jemaah haji yang gagal berangkat menunaikan haji furoda tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar. Haji furoda dari antrean yang panjang untuk menunaikan ibadah haji
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa pilihan calon jemaah haji mau membayar mahal untuk visa furoda disebabkan antrean haji yang sangat panjang
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved