Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KETERLAMBATAN penerbitan visa haji furoda yang terjadi saat ini membuat Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) was-was. Hingga saat ini, belum ada kepastian soal nasib para calon jemaah haji furoda dari pemerintah Arab Saudi.
Seperti diketahui, visa haji furoda adalah program ibadah haji yang didapatkan melalui undangan khusus dari pihak pemerintah Arab Saudi. Kuota haji furoda berada di luar jatah reguler yang diberikan Arab Saudi pada pemerintah Indonesia.
Ketua Umum Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia (Asphirasi) Amaluddin Wahab mengatakan, pihaknya masih terus memantau soal kelanjutan proses penerbitan visa haji furoda. Pemantauan dilakukan melalui sistem Nusuk.
Terlambatnya penerbitan visa haji furoda tahun ini diakuinya menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tak lazim terjadi. Itu karena biasanya penerbitan visa haji furoda oleh pemerintah Arab Saudi sudah dilakukan sejak bulan Syawal atau setelah Ramadan.
Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri Badan Penyelenggara (BP) Haji Puji Raharjo, mengatakan masalah terlambatnya visa haji furoda ini harus ditanggapi sebagai pengingat bagi calon jemaah haji untuk lebih berhati-hati. Belum terbitnya visa furoda resmi itu harus jadi pengingat agar tidak tergiur dengan tawaran ibadah haji non reguler dengan harga murah, apalagi dengan iming-iming visa furoda.
"Saya minta masyarakat tidak tergiur dengan tawaran berangkat haji tanpa visa resmi, seperti jalur haji furoda yang tidak menggunakan visa haji dari Pemerintah Arab Saudi," kata.
Haji Puji mengatakan, dari tahun ke tahun, aturan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan pemerintah Saudi terus mengalami peningkatan pengetatan. Pelaksanaannya semakin ketat dan disiplin. Jemaah haji yang mencoba masuk dengan visa non haji akan langsung dideportasi.
(Ant/H-3)
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
DPR RI juga telah mengirimkan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR guna memastikan pelayanan bagi jemaah Indonesia berjalan dengan baik.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
Tidak diterbitkannya visa haji furoda tahun ini membuat DPR RI mendukung penyusunan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatur sekaligus mengawasi pelaksanaan haji furoda.
banyaknya jemaah haji yang gagal berangkat menunaikan haji furoda tidak akan menyurutkan minat masyarakat untuk mendaftar. Haji furoda dari antrean yang panjang untuk menunaikan ibadah haji
Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi), Syam Resfiadi, mengatakan tidak terbitnya visa haji furoda tentu menimbulkan kerugian.
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved