Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
WAKIL Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta keterlibatan pemerintah daerah lebih aktif untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia juga menekankan pentingnya antisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan.
"Jadi saya kira kasus keracunan MBG penting segera di dialogkan, pemerintah daerah perlu aktif, meski ini program dari pemerintah pusat. Begitu juga partisipasi pengawasan masyarakat dan media sosial juga sangat penting, agar tidak ada korban yang terlewat, tidak ada pengawasans atu jengkal pun yang terlewat," kata Jasra dalam keterangannya, Sabtu (17/5).
Ia mengatakan apabila kembali terjadi kasus keracunan makanan, hal itu dapat lebih cepat tertangani. Selain program penyajian makanan tiap hari, jJasra mengatakan perlu ada jaminan mitigasi resiko, dengan dilengkapi layanan rujukan kesehatan yang cepat dan tepat dalam penanganan. Tujuannya, sambung dia, untuk antisipasi Kejadian Luar Biasa keracunan makanan.
"Setiap terjadi peristiwa dari setiap kelalaian dapur umum SPPG, dengan penerima manfaatnya ribuan, maka pasti korbannya langsung masif. Jadi sangat mengerikan, sehingga pengawasan tidak boleh ada yang berlubang alias tidak berada dalam pengawasan. Karena ini sesuatu yang langsung masuk ke perut anak anak kita, dan reaksinya saat itu juga," ungkapnya.
Menurutnya peristiwa keracunan makanan sudah menyentuh 1.300 anak sehingga sudah saatnya SPPG belajar dengan pengalaman catering yang mampu melayani kemampuan besar dan layak. Ia juga menuturkan agar pengawasan dapat diterapkan efektif ke SPPG, perlu ada political will bersama dari pemerintah dan pemda untuk membangun sistem yang baik dengan belajar pengalaman yang sudah ada.
"Saya kira situasi anak di Indonesia, laksana darurat ya. Kita bicara hal-hal yang kadang di luar nalar, dalam berbicara oknum-oknum yang merugikan hak anak. Bahkan sampai anak saja, harus berhadapan dengan situasi situasi yang tak pernah mereka mengerti dan harus menanggungnya," ucapnya. (H-4)
MENU pada Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menyebabkan ratusan siswa di SMP Negeri 35 Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) mengalami keracunan massal.
KEPALA Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Taruna Ikrar mengatakan terdapat 12 langkah pencegahan keracunan MBG.
Peristiwa keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyebabkan dinas kesehatan menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah Bogor.
BADAN Pemeriksa Obat dan Makanan (Badan POM) mencatatkan kasus keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai saat ini mencapai 17 kejadian di 10 provinsi.
Pemeriksaan yang diilakukan selama kurang lebih 4 hari terakhir, menunjukkan bahwa beberapa bahan itu ternyata mengandung bakteri e.coli dan salmonella.
KPAI berkoordinasi dengan Tim Subdit Anak Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri terkait anak yang ditelantarkan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
KPAI meminta agar pemerintah daerah bisa menegakkan regulasi yang terang benderang soal komitmen menjauhkan anak dari industri rokok.
PERIZINAN rokok dengan berbagai rasa seperti buah-buahan, melalui vape dan pods meningkatkan penjualan rokok bentuk lain dikalangan anak dan remaja.
PERKAWINAN anak merupakan pelanggaran hak anak karena dilihat dari dampak yang berpotensi dialami anak tersebut. Misalnya dari segi pendidikan dan kesehatan.
Wakil Ketua KPAI mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara program siswa dikirim ke barak.
Jasra mengatakan desakan penghentian sementara program tersebut berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPAI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved