Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sejumlah masalah masih meliputi program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan, dalam kurun waktu 3 bulan, sedikitnya 320 siswa diduga keracunan makanan dari paket MBG.
Sejumlah daerah yang mendapati kasus keracunan itu, kata Jasra, di antaranya Cianjur, Jawa Barat, lalu Sukoharjo, Batang, dan Semarang di Jawa Tengah. Kemudian Pandeglang Banten, Empat Lawang Sumatera Selatan, Kupang dan Sumba Timur di NTT, Bombana Sulawesi Tenggara, dan Nunukan Kalimantan Utara.
Angka keracunan itu, kata Jasra, sekitar 0,0156% kasus jika dibandingkan dengan penerima manfaat program MBG yang sudah mencapai 2,05 juta anak per Maret 2025. Mengacu pada standar WHO, tingkat toleransi keracunan makanan dalam program makan bersama sebesar 0,1%-0,5%.
Sejak MBG dilaksanakan 6 Januari 2025, pihaknya telah mengunjungi pelaksanaan di beberapa daerah, antara lain Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
"Tapi tentu angka ini menjadi tidak menjadi acuan karena kita inginnya zero accident. Kita tahu pasca-kejadian ada anak yang cemas, ibu yang khawatir, dan pertaruhan kepercayaan publik terhadap program ini," kata Jasra dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Jumat (2/5).
Aspek Positif
Di sisi lain, Jasra beranggapan bahwa aspek positif MBG lebih besar. Apalagi saat ini berbagai industri makanan dan minuman yang mempengaruhi kesehatan anak, termasuk konsumsi industri candu, merebak di masyarakat.
"Bagi KPAI program MBG adalah solusi terbaik agar anak berbudaya, tereduksi, dengan makan dan minum yang mengandung gizi seimbang. Tidak mudah anak memilih makanan, minuman dan jajanan yang bisa dikonsumsi ideal, memenuhi gizi seimbang, fresh, aman, nyaman, halal, dan menyehatkan," katanya. (H-4)
Kasus pengeroyokan terhadap Agus Saputra, guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, oleh sejumlah siswa yang berujung laporan ke Polda Jambi mendapat perhatian dari KPAI.
Program ini dinilai strategis, namun membutuhkan penguatan tata kelola dan keamanan pangan.
KPAI juga menyoroti tingginya risiko kecelakaan lalu lintas selama periode libur panjang.
Reformasi Polri harus menempatkan perspektif hak anak sebagai prinsip utama, khususnya dalam implementasi UU sistem peradilan anak dan UU TPKS,
Dari usia dini anak diajarkan tentang haknya yaitu sesuatu yang benar, apa miliknya, kepunyaannya, kewenangannya.
kasus bullying di SMPN 19 Tangsel yang memakan korban hingga meninggal, Anggota KPAI Aris Adi Leksono mendorong kerja sama kepolisian dan sekolah agar dapat diusut tuntas
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved