Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta Ombudsman RI lebih ketat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya perihal anggaran maupun kualitas pangan.
"Ombudsman RI bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan, dan dua hal yang bisa dilakukan yaitu pengawasan penggunaan keuangan dan penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5).
Ia mengaku lembaganya terbuka untuk diawasi setiap saat di 34 kantor Ombudsman di setiap daerah. Pengawasan harian yang sangat penting di lapangan seperti penyimpangan anggaran dan kualitas pelayanan.
"Produksi makanan jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman, saya yakin program ini akan semakin lama semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," jelasnya.
Sebelumnya Dadan melaporkan terjadi keracunan di salah satu sekolah di Bogor, Jawa Barat. Para siswa keracunan MBG yang setelah diuji lab makanan MBG itu mengandung kontaminasi salmonella dan E.coli dari bakteri di air atau bahan baku di telur dan juga ada di sayuran.
Di sisi lain, Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen mengatakan kontaminasi bakteri tersebut sangat berbahaya dan menyebabkan penyakit tifus.
"Keracunan itu hal fatal dalam MBG apalagi berita terakhir kontaminasi Salmonella dan E.coli. Salmonella penyebab penyakit Keduanya ditularkan karena cemaran tinja," ucapnya.
Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan yang lebih kepada SPPI atau petugas SPPG agar makanan yang disajikan lebih terjaga kualitasnya dan bebas bakteri atau kontaminasi apapun.
"Setelah kejadian (dilakukan pelatihan)," pungkasnya. (Iam/M-3)
Pemenuhan gizi murid dan peningkatan kualitas guru berdiri dalam satu ekosistem etis yang sama dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Kris merekomendasikan perbaikan tata kelola MBG seperti melakukan audit menyeluruh dan transparan atas seluruh rantai distribusi dan penyedia makanan.
BGN menegaskan prioritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni memberikan asupan gizi kepada kelompok rentan termasuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sebagai prioritas utama
Sebab pekerjaan Pengawas Keuangan berhubungan dengan akuntansi, laporan anggaran belanja harian ke dashboard BGN, serta pengawasan bujet pembelian makanan.
Mereka berharap hidangan MBG yang diantarkan oleh Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah dan posyandu itu bisa lebih beragam.
Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved