Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Gizi Nasional (BGN) meminta Ombudsman RI lebih ketat dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap harinya perihal anggaran maupun kualitas pangan.
"Ombudsman RI bisa lebih intens terlibat terutama di seluruh SPPG yang sudah jalan dan akan jalan, dan dua hal yang bisa dilakukan yaitu pengawasan penggunaan keuangan dan penerapan SOP terkait dengan produksi makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (14/5).
Ia mengaku lembaganya terbuka untuk diawasi setiap saat di 34 kantor Ombudsman di setiap daerah. Pengawasan harian yang sangat penting di lapangan seperti penyimpangan anggaran dan kualitas pelayanan.
"Produksi makanan jadi dengan pengawasan yang intens dari Ombudsman, saya yakin program ini akan semakin lama semakin berkualitas dan memberikan manfaat yang besar kepada target penerima manfaat untuk menghasilkan SDM Indonesia masa depan yang berkualitas," jelasnya.
Sebelumnya Dadan melaporkan terjadi keracunan di salah satu sekolah di Bogor, Jawa Barat. Para siswa keracunan MBG yang setelah diuji lab makanan MBG itu mengandung kontaminasi salmonella dan E.coli dari bakteri di air atau bahan baku di telur dan juga ada di sayuran.
Di sisi lain, Ahli Gizi Masyarakat, Tan Shot Yen mengatakan kontaminasi bakteri tersebut sangat berbahaya dan menyebabkan penyakit tifus.
"Keracunan itu hal fatal dalam MBG apalagi berita terakhir kontaminasi Salmonella dan E.coli. Salmonella penyebab penyakit Keduanya ditularkan karena cemaran tinja," ucapnya.
Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan yang lebih kepada SPPI atau petugas SPPG agar makanan yang disajikan lebih terjaga kualitasnya dan bebas bakteri atau kontaminasi apapun.
"Setelah kejadian (dilakukan pelatihan)," pungkasnya. (Iam/M-3)
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Yayasan Padepokan Pandan Ireng secara resmi mulai mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Reformasi Polri tidak hanya menyasar aspek kelembagaan, tetapi juga budaya kerja, kualitas pelayanan, dan integritas.
Dalam Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS), Ombudsman menemukan bahwa hampir 30 calon siswa disabilitas tidak dapat diterima di SLBN Batam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved