Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai. Mulai dari persoalan anggaran hingga kualitas pangan. Meski begitu, program MBG disebut harus tetap berjalan dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi serta peningkatan transparansi dan akutabilitas.
"Implementasi selama dari Januari sampai April 2025 kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/5),
Dengan berbagaii prosedur dan SOP yang telah diditetapkan oleh BGN, harapannya berbagai persoalan anggaran sudah selesai di Desember nanti.
Ia juga memperhatikan bahwa program MBG memiliki bobot politik yang sudah sangat tinggi sekali. Sehingga tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus teap berjalan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada.
"Dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.
Selaiin itu juga ada banyak calon-calon yayasan untuk membangun dapur atau SPPG makan bergiz gratis.
"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan BGN sudah meminta Kemenkuham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya," pungkasnya. (H-3)
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Program MBG ini diharapkan bisa dinikmati hingga warga di pelosok Kabupaten Bogor.
Sebanyak enam dapur yang sudah beroperasi mampu memenuhi kebutuhan MBG sebanyak 14.098 pelajar.
Pengamat menyebut sekolah gratis dan pemenuhan gizi yang baik lewat MBG sama-sama hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Mantan Wali Kota Solo FX Rudy mengusulkan anggaran makan bergizi gratis atau MBG dialihkan untuk membiayai sekolah dasar gratis. JPPI menilai usulan itu konkret
GP Ansor mengapresiasi peluncuran seribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) di pesantren oleh Cak Imin.
Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan bimbingan teknis bagi 3.300 penjamah makanan dari 67 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Selatan.
Badan Gizi Nasional (BGN) lakukan uji laboratorium atas kasus ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat yang alami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG).
PIhak BGN mengaku kini tengah bekerja sangat keras untuk bisa mencapai target yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada program makan bergizi gratis (MBG).
Dalam, satu lokasi unit pelayanan MBG butuh 3 sarjana S1 dibidang akuntansi, ahli gizi dan kepala unit. Di seluruh Indonesia ditargetkan ada 30 ribu unit pelayanan MBG.
Pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved