Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai. Mulai dari persoalan anggaran hingga kualitas pangan. Meski begitu, program MBG disebut harus tetap berjalan dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi serta peningkatan transparansi dan akutabilitas.
"Implementasi selama dari Januari sampai April 2025 kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/5),
Dengan berbagaii prosedur dan SOP yang telah diditetapkan oleh BGN, harapannya berbagai persoalan anggaran sudah selesai di Desember nanti.
Ia juga memperhatikan bahwa program MBG memiliki bobot politik yang sudah sangat tinggi sekali. Sehingga tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus teap berjalan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada.
"Dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.
Selaiin itu juga ada banyak calon-calon yayasan untuk membangun dapur atau SPPG makan bergiz gratis.
"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan BGN sudah meminta Kemenkuham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya," pungkasnya. (H-3)
Pemerintah menargetkan capaian penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 20 juta orang sebelum HUT Ke-80 RI.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah isu dan temuan terkait dapur fiktif di sejumlah titik.
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperbaiki kondisi gizi dan kesehatan generasi muda di berbagai daerah, termasuk di Jawa Barat.
PEMERINTAH berencana memanfaatkan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
KLH/BPLH resmi meluncurkan konsep Adipura Baru, sistem evaluasi pengelolaan sampah nasional yang menekankan pendekatan tegas, objektif, dan terintegrasi.
Komitmen nyata sektor swasta dalam mendukung program strategis pemerintah kembali ditunjukkan melalui kolaborasi multipihak di sektor peternakan dan pangan.
BADAN Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan investigasi dan pengecekan mendalam terkait temuan belatung pada Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Klamasen, Sorong, Papua Barat Daya.
BGN sebut pekan depan akan ada penambahan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) sejumlah 1,2 juta, total yang akan dilayani di pekan depan itu totalnya sudah hampir 7 juta.
Kolaborasi ini tidak hanya menyajikan makanan yang lezat dan sehat, tetapi juga membangun kebiasaan makan bergizi secara berkelanjutan.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pengawasan berlapis. Salah satunya untuk mencegah kejadian seperti keracunan MBG kembali terulang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved