Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai. Mulai dari persoalan anggaran hingga kualitas pangan. Meski begitu, program MBG disebut harus tetap berjalan dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi serta peningkatan transparansi dan akutabilitas.
"Implementasi selama dari Januari sampai April 2025 kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/5),
Dengan berbagaii prosedur dan SOP yang telah diditetapkan oleh BGN, harapannya berbagai persoalan anggaran sudah selesai di Desember nanti.
Ia juga memperhatikan bahwa program MBG memiliki bobot politik yang sudah sangat tinggi sekali. Sehingga tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus teap berjalan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada.
"Dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.
Selaiin itu juga ada banyak calon-calon yayasan untuk membangun dapur atau SPPG makan bergiz gratis.
"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan BGN sudah meminta Kemenkuham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya," pungkasnya. (H-3)
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menegaskan pentingnya penguatan aspek regulasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Keberhasilan program MBG sangat ditentukan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah, dunia usaha, legislatif, hingga akademisi.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
FAO mencatat 43,5% penduduk Indonesia tak mampu membeli pangan sehat. Program Makan Bergizi Gratis dinilai krusial bagi keluarga prasejahtera.
Ia menjelaskan pada 1.000 hari pertama kehidupan penting untuk perkembangan anak dan BGN akan pastikan program untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (kanan) meninjau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.
Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan program MBG menjangkau 55,1 juta siswa dengan klaim sukses 99,99%. Namun, Komisi IX DPR menyoroti temuan serius terkait menu berpengawet dan susu impor.
Dosen FKKMK UGM Digna Niken Purwaningrum menilai edukasi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) krusial untuk menekan angka obesitas anak yang terus meningkat.
Badan Gizi Nasional menegaskan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan saat libur sekolah bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tanpa paksaan kepada siswa.
BGN memperketat SOP Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan kebijakan baru bahwa pengantaran makanan hanya diperbolehkan sampai di luar pagar sekolah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved