Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
BANYAKNYA persoalan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut banyak pihak disebabkan belum adanya kebijakan yang memadai. Mulai dari persoalan anggaran hingga kualitas pangan. Meski begitu, program MBG disebut harus tetap berjalan dengan berbagai keterbatasan yang ada.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi serta peningkatan transparansi dan akutabilitas.
"Implementasi selama dari Januari sampai April 2025 kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/5),
Dengan berbagaii prosedur dan SOP yang telah diditetapkan oleh BGN, harapannya berbagai persoalan anggaran sudah selesai di Desember nanti.
Ia juga memperhatikan bahwa program MBG memiliki bobot politik yang sudah sangat tinggi sekali. Sehingga tensi politik terhadap program ini tinggi sekali. Oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah program ini harus teap berjalan dengan berbagai macam keterbatasan yang ada.
"Dan dipastikan dari Mei ke sana tidak ada lagi persoalan masalah anggaran, tidak ada lagi persoalan pembayaran," ucapnya.
Selaiin itu juga ada banyak calon-calon yayasan untuk membangun dapur atau SPPG makan bergiz gratis.
"Tadi sudah disepakati dan sudah dijalankan bahwa untuk ke depan BGN sudah meminta Kemenkuham untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapurnya," pungkasnya. (H-3)
MENTERI Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti membenarkan bahwa pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) siswa di lingkungan sekolah akan dimulai pada Agustus 2025.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai belum menunjukkan efektivitas dalam menurunkan angka stunting.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan biaya Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp10 ribu di Pulau Jawa lebih dari cukup.
POLRI akan melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan lembaga terkait lainnya untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MGB) yang diusung oleh pemerintah.
Program MBG sudah mulai berjalan dengan 15 titik dapur umum yang tersebar di wilayah DIY.
STAF Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan memaparkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama libur sekolah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem pengawasan berlapis. Salah satunya untuk mencegah kejadian seperti keracunan MBG kembali terulang.
Bimbingan menghadirkan sejumlah pembicara ahli dari berbagai institusi dan organisasi, seperti Kemendikdasmen, Kemenkes, akademisi, Badan POM, dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menyelesaikan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat liburan sekolah
Santo Wirawan berharap kerja sama antara INTI Tangsel dan BGN akan terus berlanjut serta menjangkau lebih banyak wilayah dan penerima manfaat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved