DPR Sebut MBG Landasan Moral Bangun SDM: Anak Lapar Sulit Fokus Belajar

ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menyoroti polemik yang membenturkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran pendidikan. Ia menilai dikotomi yang memisahkan kedua isu tersebut sebagai cara berpikir yang dangkal dan berpotensi menyesatkan arah kebijakan publik.

Menurut Azka, membandingkan anggaran MBG dengan kesejahteraan guru adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, pemenuhan gizi murid dan peningkatan kualitas guru berdiri dalam satu ekosistem etis yang sama dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

"Mengadu keduanya berarti merusak fondasi rumah yang sedang kita bangun bersama. Kita tidak sedang memilih antara memberi makan anak atau memuliakan guru, keduanya adalah satu tarikan napas yang sama," ujar Azis dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/2/2026).

Baca juga : Evaluasi dan Perbaiki Tata Kelola MBG dengan Audit dan Transparansi

Azis merujuk pada praktik global di negara-negara maju yang telah lama mengintegrasikan gizi ke dalam sistem pendidikan. Ia mencontohkan National School Lunch Program di Amerika Serikat yang telah berjalan sejak 1946, serta praktik ky?shoku di Jepang yang menjadikan makan siang di sekolah sebagai instrumen pendidikan karakter.

"Negara-negara itu memahami bahwa membangun SDM unggul tidak pernah dilakukan secara sektoral. Guru terbaik sekalipun akan menghadapi batas jika muridnya datang ke kelas dengan energi yang terkuras oleh lapar," jelasnya.

Sebagai solusi atas perdebatan anggaran, Azis menawarkan tiga langkah strategis yang harus ditempuh pemerintah secara simultan guna melahirkan generasi emas yang kompetitif:

Baca juga : Mitra Wajib Siapkan Ruang Istirahat dan Peralatan Baru di Dapur MBG

Pertama, reformulasi anggaran pendidikan dengan alokasi anggaran tidak boleh berhenti pada input administratif, melainkan harus berbasis pada hasil belajar seperti peningkatan literasi dan numerasi. Lalu, penguatan profesi guru melalui seleksi meritokratis, pelatihan berkelanjutan, dan distribusi guru yang merata hingga ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Kemudian, program makan gratis harus berbasis standar gizi terukur dan transparan, sekaligus mampu memberdayakan ekonomi lokal di sekitar sekolah.

Azis menekankan bahwa alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan adalah mandat konstitusional yang tidak boleh dinegosiasikan. Namun, ia mengingatkan bahwa investasi pada gizi adalah pendukung utama keberhasilan investasi pendidikan tersebut.

"Investasi gizi meningkatkan konsentrasi belajar. Investasi pada guru memperkuat kualitas pembelajaran. Keduanya bekerja dalam dimensi waktu yang sama," tambah Azis. (H-2)