Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang terus mengingatkan agar para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan baik, serta mengikuti seluruh SOP dan petunjuk teknis yang berlaku. Salah satu hal yang ditekankan Waka BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi itu adalah system pembagian jam kerja untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan.
“Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya Pengawas Gizi saja yang anda kerjain, anda suruh dia begadang tiap hari di dapur. Justru Kepala SPPG yang harus mengawasi proses memasak sampai distribusi,” kata Nanik saat bertemu dengan para Mitra dan Yayasan serta Para Kepala SPPG se Kabupaten Purwakarta dalam acara Pemberdayaan Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel Harper, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, awal pekan ini.
Jam kerja siang adalah jam kerja Pengawas Keuangan. Sebab pekerjaan Pengawas Keuangan berhubungan dengan akuntansi, laporan anggaran belanja harian ke dashboard BGN, serta pengawasan bujet pembelian makanan.
Ketika bahan makanan yang dipasok distributor sampai ke dapur di sore hari, Pengawas Keuangan juga harus berada di dapur bersama Pengawas Gizi yang sudah mulai masuk, bersama Asisten Lapangan, dan Jurutama Masak (Chef).
“Mereka harus mengecek bahan makanan yang datang dengan cermat,” kata Nanik.
Pengawas keuangan harus mengecek harga dan kuitansi pembelian dengan cermat. Pengawas gizi harus mengecek apakah pembelian bahan pangan itu sesuai dengan rencana menu yang mereka siapkan. Lalu, yang paling penting lagi, Pengawas Gizi bersama Jurutama Masak dan Aslap harus mengecek kualitas bahan baku yang dikirimkan oleh distributor.
Mereka harus tegas dalam mensikapi bahan makanan yang dikirimkan oleh distributor, meski bahan makanan yang dikirimkan distributor itu telah direkomendasikan oleh Mitra atau Yayasan. Sebab, proses penerimaan dan pengecekan bahan baku makanan adalah titik kritis yang harus diwaspadai.
“Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Jangan takut sama mitra. Minta distributor untuk segera mengganti dengan bahan makanan yang baru dan lebih baik kualitasnya. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga untuk pelaksanaan Program MBG itu.
Setelah pengecekan bahan makanan selesai, dan diketahui bahwa bahan makanan yang masuk dalam kondisi baik, Pengawas Gizi kemudian mengarahkan penyiapan bahan makanan sebelum dimasak. Tugas persiapan bahan makanan bisa diawasi Asisten Lapangan dan Jurutama Masak, sementara Pengawas Gizi dapat beristirahat terlebih dahulu.
Pengawas Gizi kembali bertugas di dapur ketika proses masak akan dimulai sekitar pukul 12 malam hingga pukul 2 dini hari. Setelah itu, Kepala SPPG memulai tugasnya dalam mengawasi proses memasak, proses pemorsian, hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah keesokan harinya.
“Jadi Kepala SPPG harus mengawasi proses masak hingga distribusi,” kata Nanik pula.
Keesokan harinya, setelah istirahat sejenak, sekitar pukul 10 pagi, Kepala SPPG diperintahkan untuk datang dan bersilaturahmi ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Mereka bisa meminta umpan balik sekolah tentang menu MBG, memberikan edukasi gizi bersama guru, menanyakan kebutuhan sekolah, dan datang ke Posyandu.
“Nggak usah setiap hari, dua hari sekali juga nggak papa. Tapi datanglah untuk bersilaturahmi. Jangan terulang kejadian di Madura, yang ternyata sekolah itu nggak ada muridnya,” ujar Nanik.
Karena pengelola SPPG lebih banyak bekerja pada malam dan dini hari. Nanik kemudian menekankan kepada Mitra dan Yayasan untuk menyediakan kamar tempat istirahat di setiap SPPG untuk Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, Pengawas Gizi, dan para relawan dapur.
“Mitra wajib menyediakan kamar tempat istirahat untuk mereka. Bikin yang baik, pakai AC. Jangan kayak gudang,” ujarnya pula. (Z-4)
Program Perhutanan Sosial memberi akses legal kepada masyarakat untuk mengelola hutan, memanfaatkan hasilnya, dan menjaga kelestariannya.
Bertani ikan di karamba jaring apung di perairan seperti di Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur memang tidak mudah. Petani ikan harus mempersiapkan modal sekitar Rp20 hingga 30 juta.
Paket bundling merupakan penggabungan paket makanan kemasan sehat MBG untuk konsumsi beberapa hari yang diserahkan sekaligus.
BGN menegaskan penghentian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga satu bulan di Bandarlampung bukan mekanisme normal.
Waka BGN Nanik Sudaryati Deyang mewajibkan relokasi dapur SPPG Banyudono Ponorogo karena tak sesuai juknis MBG. Dapur dekat rumah walet dan dinilai berisiko sanitasi.
Mereka berharap hidangan MBG yang diantarkan oleh Satuan-Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah dan posyandu itu bisa lebih beragam.
Jika SPPG yang sudah beroperasi sudah mencapai 21.000 SPPG, maka, 987.000 orang tenaga kerja telah terserap secara langsung di daput-dapur MBG.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan Program MBG tidak hanya berdampak pada sektor pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuka peluang kerja baru.
Hingga saat ini program MBG telah menjangkau sedikitnya 60.200.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Prabowo perintahkan KSP Qodari kumpulkan video ramalan gagal MBG. Program Makan Bergizi Gratis kini capai 60,2 juta penerima, target 82,9 juta di 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved