Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan uji laboratorium terkait kasus keracunan yang menimpa ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga karena mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan untuk mengetahui penyebabnya dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak. Pihaknya juga memberikan teguran peringatan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.
"Jika terjadi seperti ini, kami biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya. Ini valid, tidak? Memang benar dari makanannya gitu kan. Sampel makanan selalu ada. Kalau memang valid itu sampel makanan, misalnya ada tongkol yang kurang baik, kami melakukan teguran keras itu kepada Satuan Pelayanan jika melakukan hal tersebut," kata Tigor dalam keterangannya, Selasa (13/5).
Terkait penanganan para korban, BGN akan bertanggung jawab dalam penanganan medis dan pembiayaannya.
"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas dengan menanggung seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," ujar Tigor.
SPPG nantinya akan diberikan pelatihan ulang terutama bagian penjamah makanan. Itu dilakukan demi mencegah tidak terulangnya kasus keracunan akibat MBG. Selain itu, BGN akan menyetop pemasok bahan makanan apabila ditemukan ketidaksegaran atau kejanggalan lainnya.
"Penjamah makanannya yang dia kurang waspada dalam membeli bahan makanan. Membeli bahan makanan kan itu dengan supplier ya. Nah dia harus cek supplier itu dari mana dia dapatnya," jelas Tigor.
"Kalau sumbernya itu dari bahan makanan, jadi bahan makanannya harus kita cek dari mana asal suppliernya. Begitu kita tahu suppliernya maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," tandasnya. (E-3)
Ia menekankan pentingnya evaluasi, khususnya agar program ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga mendorong produksi dalam negeri.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif.
PONDOK Pesantren Raudlatul Muta'alimin Cilendek, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, resmi membuka dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program makan bergizi gratis (MBG).
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan program Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Program ini adalah implementasi kebijakan Presiden Prabowo agar pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi secara gratis.
Model penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi karena tidak efisien.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved