Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menilai alokasi 44,2% anggaran pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN memiliki dampak positif dan negatif terhadap proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
"Alokasi sekitar 44,2% anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 untuk Program MBG tentu memiliki dampak terhadap proses belajar mengajar. Dari sisi positif, program ini diharapkan dapat meningkatkan konsentrasi, kesehatan, dan kesiapan siswa menerima pelajaran," kata Hetifah saat dihubungi, Rabu (20/8).
Asupan gizi yang baik akan mengurangi angka stunting dan memperbaiki kualitas generasi muda dalam jangka panjang.
Namun, di sisi lain, penggunaan porsi anggaran pendidikan yang sangat besar untuk program ini menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan dana bagi kebutuhan lain, seperti peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, pengadaan sarana prasarana, pengembangan kurikulum, maupun digitalisasi pendidikan.
"Jika tidak dikelola dengan seimbang, ada risiko prioritas utama pendidikan justru terpinggirkan. Oleh karena itu, implementasi program ini perlu disertai strategi pembiayaan yang adil agar gizi peserta didik terpenuhi tanpa mengurangi kualitas inti proses pendidikan," ujar politisi Partai Golkar itu.
Diketahui anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun, tetapi di dalamnya terdapat alokasi untuk program MBG yang mencapai Rp335 triliun, hampir setengah dari anggaran pendidikan. Hal itu telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak. (H-3)
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan meningkatkan kualitas fisik generasi muda sekaligus menjalankan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Kemendikdasmen memastikan akan melakukan realokasi anggaran pada tahun 2026 guna mempercepat pemulihan sistem pendidikan di wilayah terdampak bencana Sumatra.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.
Anggaran Kemendikdasmen disebut harus minimal sekitar Rp110 triliun agar dapat secara maksimal menjalankan berbagai program baik itu tunjangan untuk para guru hingga wajib belajar.
Bupati mengatakan, Pemkab Banyumas mengalokasikan 34% APBD untuk sektor pendidikan, jauh di atas standar nasional yang hanya 20%.
Seharusnya program MBG, gaji guru dan dosen, dan sekolah kedinasan tidak masuk dalam anggaran pendidikan dan perlu dipisahkan.
pemerintah dinilai telah menabrak konstitusi. Sebab, sebanyak 44,2% dari alokasi pendidikan dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved