Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta anggaran tambahan sebesar Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) pada DPR RI. Kebutuhan anggaran ini, ujar dia, untuk pelaksanaan MBG hingga Desember 2025.
"Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," ucap Dadan saat rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/5).
Menurut Dadan, total kebutuhan anggaran MBG yakni sebesar Rp116,6 triliun. Kebutuhan ini, ujar dia, untuk pelayanan kepada 82,9 juta penerima manfaat MBG.
"Kami masukan bukan hanya anggarannya Rp71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.
Dari total anggaran Rp71 triliun, sambung Dadan, sebesar Rp4,7 triliun anggaran akan diserap pada Juni 2025. Lalu, pada Juli serapan diperkirakan mencapai Rp16 triliun.
"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp28 triliun, September kita akan menyerap kurleb Rp51 triliun, kemudian Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun, dan Desember Rp116 triliun," tukasnya. (H-4)
Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35% dari target nasional.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengataka keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) SPPG
Pengamat mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini berpotensi gagal total karena pelaksanaannya amburadul dan meminta kepala BGN mundur
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan, kerja sama pada pemilik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terbuka untuk semua pihak.
Kepala BGN menekankan, tambahan anggaran ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat intervensi pemenuhan gizi nasional.
Total SPPG yang sudah terdaftar di portal mitra.bgn.go.id mencapai 29.501 unit. Seluruh bangunan didanai secara swadaya oleh masyarakat, dengan biaya pembangunan rata-rata Rp1,5-2 miliar
MoU ini fokus pada dua sektor utama. Yakni energi hijau dan ketahanan pangan.
UNICEF memberikan apresiasi tinggi atas komitmen kepemimpinan Indonesia dalam membangun kualitas generasi masa depan melalui penguatan gizi ibu dan anak.
PROSES pengelolaan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Sarolangun, Polda Jambi, dipuji oleh Tim Satgas Pangan dan Gizi.
Persoalan mulai dari kebersihan dapur, proses perizinan, pengelolaan limbah dan pembuangan limbah ke sungai.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong optimalisasi distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar menjangkau kelompok rentan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved