Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta anggaran tambahan sebesar Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) pada DPR RI. Kebutuhan anggaran ini, ujar dia, untuk pelaksanaan MBG hingga Desember 2025.
"Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," ucap Dadan saat rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/5).
Menurut Dadan, total kebutuhan anggaran MBG yakni sebesar Rp116,6 triliun. Kebutuhan ini, ujar dia, untuk pelayanan kepada 82,9 juta penerima manfaat MBG.
"Kami masukan bukan hanya anggarannya Rp71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.
Dari total anggaran Rp71 triliun, sambung Dadan, sebesar Rp4,7 triliun anggaran akan diserap pada Juni 2025. Lalu, pada Juli serapan diperkirakan mencapai Rp16 triliun.
"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp28 triliun, September kita akan menyerap kurleb Rp51 triliun, kemudian Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun, dan Desember Rp116 triliun," tukasnya. (H-4)
Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35% dari target nasional.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengataka keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) SPPG
Pengamat mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini berpotensi gagal total karena pelaksanaannya amburadul dan meminta kepala BGN mundur
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan, kerja sama pada pemilik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terbuka untuk semua pihak.
Kepala BGN menekankan, tambahan anggaran ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat intervensi pemenuhan gizi nasional.
Total SPPG yang sudah terdaftar di portal mitra.bgn.go.id mencapai 29.501 unit. Seluruh bangunan didanai secara swadaya oleh masyarakat, dengan biaya pembangunan rata-rata Rp1,5-2 miliar
BGN menargetkan peningkatan kualitas layanan Program Makan Bergizi (MBG) pada 2026 melalui penerapan akreditasi dan sertifikasi bagi seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Fadly mengatakan, pada rapat koordinasi itu BGN mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan untuk mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG
MBG menjadi salah satu strategi efektif dalam menekan kemiskinan secara tidak langsung.
Dalam waktu singkat, Indonesia berhasil membangun sistem Makan Bergizi Gratis (MBG) berskala masif hingga menarik perhatian Jepang untuk belajar langsung ke lapangan.
Menyikapi beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa makanan dari SPPG Karyasari Sukaresmi didistribusikan menggunakan kantong plastik, pihak SPPG buka suara.
Relawan dapur Makan Bergizi Gratis di Semarang mengaku terbantu secara ekonomi. Warga berharap program MBG terus berlanjut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved