Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta anggaran tambahan sebesar Rp50 triliun untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) pada DPR RI. Kebutuhan anggaran ini, ujar dia, untuk pelaksanaan MBG hingga Desember 2025.
"Jadi kalau sekarang ada Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," ucap Dadan saat rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (6/5).
Menurut Dadan, total kebutuhan anggaran MBG yakni sebesar Rp116,6 triliun. Kebutuhan ini, ujar dia, untuk pelayanan kepada 82,9 juta penerima manfaat MBG.
"Kami masukan bukan hanya anggarannya Rp71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.
Dari total anggaran Rp71 triliun, sambung Dadan, sebesar Rp4,7 triliun anggaran akan diserap pada Juni 2025. Lalu, pada Juli serapan diperkirakan mencapai Rp16 triliun.
"Kemudian Agustus itu akan sudah Rp28 triliun, September kita akan menyerap kurleb Rp51 triliun, kemudian Oktober Rp60 triliun, November Rp88 triliun, dan Desember Rp116 triliun," tukasnya. (H-4)
Presiden Prabowo Subianto gelar buka puasa bersama tokoh bangsa di Istana Merdeka. Bahas isu strategis, geopolitik, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG). Cek detailnya!
Hingga pertengahan Oktober 2025, pemerintah telah membangun 11.900 dapur MBG yang melayani 35,4 juta anak dan ibu hamil, atau sekitar 35% dari target nasional.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengataka keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) SPPG
Pengamat mengkritik Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini berpotensi gagal total karena pelaksanaannya amburadul dan meminta kepala BGN mundur
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan, kerja sama pada pemilik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang terbuka untuk semua pihak.
Kepala BGN menekankan, tambahan anggaran ini menegaskan prioritas pemerintah dalam memperkuat intervensi pemenuhan gizi nasional.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Dia menyebut Program MBG akan kembali disalurkan kepada para penerima per 31 Maret 2026.
Penghentian sementara operasional MBG ini merupakan bagian dari manajemen strategis agar distribusi tetap tepat sasaran.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasional sembilan SPPG di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, setelah ditemukan penyajian kelapa utuh dalam menu Program Makan Bergizi Gratis
Badan Gizi Nasional bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia meluncurkan program e-learning penyusunan laporan keuangan serta aplikasi pelaporan keuangan SPPG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved