Kepala BGN Ungkap Penyebab Keracunan MBG: Banyak SPPG Tidak Patuhi SOP

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengataka  keracunan akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang dilakukan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Dari berbagai kejadian, kita bisa lihat rata-rata kasus terjadi karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama," kata Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (1/10).

ia mencontohkan, salah satu aturan SOP menyebutkan bahwa pembelian bahan baku harus dilakukan maksimal dua hari sebelum proses produksi. Namun, masih ada penyedia yang melakukan pembelian pada empat hari sebelumnya.
Selain itu, proses memasak hingga pengantaran makanan seharusnya tidak lebih dari enam jam, dengan waktu optimal empat jam.

Baca juga : Dua Wartawan Diduga Dianiaya saat Liput Dapur MBG di Jaktim

"Ada yang mulai memasak sejak pukul 09.00, tetapi baru dikirim pukul 12.00, bahkan ada yang sampai lebih dari 12 jam," jelasnya.

Atas pelanggaran tersebut, BGN memberikan sanksi berupa penutupan sementara bagi SPPG yang terbukti lalai. Penutupan ini berlaku tanpa batas waktu, hingga penyedia mampu melakukan perbaikan dan menunggu hasil investigasi.

"Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Mereka juga harus memitigasi trauma pada penerima manfaat. Jadi sifat penutupan ini tergantung kecepatan SPPG menyesuaikan diri," ujarnya.

Baca juga : Pangamat: MBG Amburadul, Kepala BGN Diminta Mundur

Selain masalah kepatuhan SOP, investigasi juga menemukan bahwa sejumlah SPPG belum memiliki fasilitas sanitasi yang memadai. Presiden pun memerintahkan agar seluruh SPPG dilengkapi dengan peralatan sterilisasi alat makan.

"Di Bandung misalnya, dapurnya sudah bagus, tetapi untuk mencuci alat makan belum menggunakan air panas. Padahal ada beberapa SPPG lain yang sudah memiliki alat realisasi dengan pemanas gas hingga 120 derajat, sehingga proses sterilisasi bisa lebih terjamin," ucapnya.

Untuk memastikan kualitas, pihaknya pun saat ini tengah menyiapkan dua jenis sertifikasi, yaitu Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) serta Sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).

"Kami sudah membuat peraturan untuk persiapan sertifikasi. Selain itu, kami juga akan menerapkan sertifikasi keamanan pangan berbasis HACCP," tuturnya. (H-4)