Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti lemahnya perlindungan konsumen dan lembaga penyelesaian sengketanya di Indonesia dalam rapat tentang revisi UU Perlindungan Sengketa Konsumen bersama Badan Keahlian DPR RI dan Kementerian Perdagangan di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (24/4/2025).
Ia menekankan pentingnya negara hadir sejak awal dalam menjamin keamanan seluruh produk makanan, minuman, kosmetik serta barang-barang lain yang beredar dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
Legislator lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) ini menyoroti banyaknya produk barang di Indonesia yang tidak mencantumkan bahan baku dan kandungan (ingredient) secara transparan. Ia bahkan menunjukkan secara langsung sebuah botol minuman yang tidak memiliki komposisi sebagai contoh nyata dari lemahnya regulasi dalam melindungi warganya.
Asep mengusulkan agar dalam revisi UU tersebut ada aturan yang mewajibkan seluruh barang yang diedarkan dan diperjualbelikan itu harus mencantumkan isi bahan dan kandungan yang terdapat didalamnya.
"Hal ini berarti, secara fundamental, kita pun harus memulainya dengan memandang konsumen itu sebagai manusia yang harus dilindungi bukan semata-mata sebagai sumber cuan," ujarnya.
Di semua negara maju, semua barang yang masuk ke negaranya itu pasti akan diminta mencantumkan kandungan (ingredient) yang terdapat dalam produknya.
"Kenapa? Karena kandungan dalam berbagai produk makanan, minuman dan kosmetik yang dikonsumsi dan gunakan itu akan berdampak pada kesehatan dan keadaan konsumen di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan di negara kita sendiri?" tukasnya.
Lebih lanjut, Asep bahkan mengangkat kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat, bahwa ada seorang konsumen menggugat sebuah toko minuman kopi dan berhasil memenangkannya karena kopi panas yang ia beli tumpah mengenai dirinya saat ia menyetir dan menimbulkan kecelakaan.
Kasus tersebut kemudian mendorong terjadinya perubahan besar terhadap keamanan produk dengan lahirnya tentengan kopi yang menjaga agar gelasnya tidak tumpah saat kita akan meminumnya sambil pulang dan menyetir mobil.
"Sudah banyak kasus yang terjadi dalam perlindungan konsumen ini, bahwa titik tekannya adalah pada cara pandang tentang konsumen ini sebagai manusia yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Kalau kita ingin progresif dalam melakukan revisi UU Perlindungan Konsumen ini maka aturannya pun harus mampu menjangkau hal-hal seperti itu," tandas Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini.
Dalam kesempatan yang tersebut, legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini pun mengusulkan agar lembaga yang menangani sengketa konsumen ini adalah lembaga peradilan khusus yang putusannya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan lembaga peradilan lainnya.
"Badan Perlindungannya di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, lembaga peradilannya yang menanganinya bersifat khusus," pungkas Asep. (I-3)
Pendekatan pembangunan koperasi seharusnya dimulai dari bawah, bukan dengan pendekatan struktural yang instan.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak-hak konsumen yang notabene adalah seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan yang lebih terpusat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mengatakan keberadaan direksi, komisaris dan pengawas BUMN yang ianggap kebal hukum adalah pernyataan berlebihan
Seluruh kerja BUMN harus semaksimal mungkin didorong menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi bangsa.
Dr. Edy Wuryanto tegaskan istitha’ah kesehatan jemaah haji jadi wewenang Kemenkes. Koordinasi dengan Kemenag penting untuk seleksi calon jemaah berisiko.
Angka kematian jemaah haji Indonesia disorot Saudi. Timwas DPR minta seleksi kesehatan diperketat demi keselamatan jemaah, khususnya lansia berpenyakit.
Timwas DPR RI soroti rasio tak ideal tenaga medis haji Indonesia. Usul bangun RS Haji di Makkah demi layanan lebih maksimal bagi jemaah.
Anggota DPR Maman Imanulhaq menyoroti pentingnya kesiapan digital, seleksi kesehatan, dan pembagian peran otoritas dalam sistem haji baru Arab Saudi.
Anggota Timwas Haji DPR RI, Satori, mendorong evaluasi total terhadap petugas haji Indonesia.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh meminta rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk merekrut 24 ribu prajurit baru dikaji secara matang dan mendalam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved