Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti lemahnya perlindungan konsumen dan lembaga penyelesaian sengketanya di Indonesia dalam rapat tentang revisi UU Perlindungan Sengketa Konsumen bersama Badan Keahlian DPR RI dan Kementerian Perdagangan di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (24/4/2025).
Ia menekankan pentingnya negara hadir sejak awal dalam menjamin keamanan seluruh produk makanan, minuman, kosmetik serta barang-barang lain yang beredar dan dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
Legislator lulusan Universitas Padjajaran (Unpad) ini menyoroti banyaknya produk barang di Indonesia yang tidak mencantumkan bahan baku dan kandungan (ingredient) secara transparan. Ia bahkan menunjukkan secara langsung sebuah botol minuman yang tidak memiliki komposisi sebagai contoh nyata dari lemahnya regulasi dalam melindungi warganya.
Asep mengusulkan agar dalam revisi UU tersebut ada aturan yang mewajibkan seluruh barang yang diedarkan dan diperjualbelikan itu harus mencantumkan isi bahan dan kandungan yang terdapat didalamnya.
"Hal ini berarti, secara fundamental, kita pun harus memulainya dengan memandang konsumen itu sebagai manusia yang harus dilindungi bukan semata-mata sebagai sumber cuan," ujarnya.
Di semua negara maju, semua barang yang masuk ke negaranya itu pasti akan diminta mencantumkan kandungan (ingredient) yang terdapat dalam produknya.
"Kenapa? Karena kandungan dalam berbagai produk makanan, minuman dan kosmetik yang dikonsumsi dan gunakan itu akan berdampak pada kesehatan dan keadaan konsumen di kemudian hari. Nah, bagaimana dengan di negara kita sendiri?" tukasnya.
Lebih lanjut, Asep bahkan mengangkat kasus yang pernah terjadi di Amerika Serikat, bahwa ada seorang konsumen menggugat sebuah toko minuman kopi dan berhasil memenangkannya karena kopi panas yang ia beli tumpah mengenai dirinya saat ia menyetir dan menimbulkan kecelakaan.
Kasus tersebut kemudian mendorong terjadinya perubahan besar terhadap keamanan produk dengan lahirnya tentengan kopi yang menjaga agar gelasnya tidak tumpah saat kita akan meminumnya sambil pulang dan menyetir mobil.
"Sudah banyak kasus yang terjadi dalam perlindungan konsumen ini, bahwa titik tekannya adalah pada cara pandang tentang konsumen ini sebagai manusia yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Kalau kita ingin progresif dalam melakukan revisi UU Perlindungan Konsumen ini maka aturannya pun harus mampu menjangkau hal-hal seperti itu," tandas Ketua Bidang Energi dan Mineral DPP Partai NasDem ini.
Dalam kesempatan yang tersebut, legislator Partai NasDem dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) ini pun mengusulkan agar lembaga yang menangani sengketa konsumen ini adalah lembaga peradilan khusus yang putusannya memiliki kekuatan hukum yang setara dengan lembaga peradilan lainnya.
"Badan Perlindungannya di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, lembaga peradilannya yang menanganinya bersifat khusus," pungkas Asep. (I-3)
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi BUMN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama PT Pertamina (Persero).
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya mendorong revisi UU Persaingan Usaha agar lebih kontekstual, adil.
Kehadiran Bobibos jika pada akhirnya memang sudah sah untuk didistribusikan ke masyarakat tentu akan menjadi tamparan paling keras untuk Pertamina.
Asep menilai paparan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disampaikan Pertamina masih jauh dari memadai.
Menurutnya, terlalu besar ongkos yang harus dikeluarkan jika terus menerus memberikan karpet merah untuk pelaku impor baja ke Indonesia.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved