Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEREMPUAN Partai Buruh memperingati International Women’s Day (IWD) 2025 dengan menggelar aksi damai di Patung Kuda, Jakarta, Minggu (9/3) sore. Mengusung tema “Perempuan Pekerja, Membangun Persatuan Partai Politik Kelas Pekerja”, perempuan Partai Buruh menyatakan 10 tuntutan.
Wakil Presiden Perempuan Partai Buruh Jumisih mengatakan International Women’s Day (IWD) bukan sekadar perayaan. Menurutnya, IWD 2025 merupakan momentum untuk menegaskan kembali bahwa kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial hanya dapat diwujudkan melalui perjuangan kolektif perempuan.
“Sayangnya, hingga saat ini, perempuan kelas pekerja di Indonesia masih menghadapi eksploitasi dan ketidakadilan struktural yang dilegitimasi oleh negara,” kata Jumisih dalam keterangannya.
Jumisih menambahkan, banyak faktor yang tidak berpihak pada pekerja perempuan seperti kapitalisme global, krisis iklim, serta kebijakan ketenagakerjaan. Hal itu makin memperburuk kondisi perempuan, baik di tempat kerja maupun dalam ruang domestik.
Saat ini, katanya, buruh perempuan di berbagai sektor masih dibayar rendah, mengalami diskriminasi, dan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak atas nama efisiensi.
“Belakangan ini, ribuan buruh, mayoritas perempuan, kehilangan pekerjaan akibat PHK massal di berbagai perusahaan seperti PT Sritex, PT Tunjungan Crystal Hotel, PT Bapintri, PT Yamaha Music Manufacturing Asia, PT Wahyu Pradana Bina Mulya dan lainnya," ujar Jumisih.
"Selain itu, kebijakan fleksibilitas kerja semakin membuat perempuan pekerja rentan terhadap eksploitasi, seperti yang kasus yang terjadi pada pekerja perempuan PT Amos Indah Indonesia, yang saat ini tengah memperjuangkan status kerja setelah mereka bekerja selama lebih dari 10 tahun sebagai pekerja kontrak," imbuhnya.
Berikut ini 10 tuntutan perempuan Partai Buruh dalam peringatan IWD 2025:
Acara peringatan IWD 2025 diisi dengan berbagai kegiatan, selain orasi politik dan penampilan seni. Ada pembagian takjil dan bibit pohon kepada warga sebagai simbol perlawanan terhadap eksploitasi alam dan tenaga kerja perempuan. Lalu, ada tausiyah sebagai refleksi perjuangan perempuan dalam sejarah dan masa kini. Kemudian ditutup dengan pembacaan manifesto perempuan Partai Buruh.
"Perempuan Partai Buruh mengajak seluruh buruh perempuan, aktivis, dan elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan. Hanya dengan bersatu, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi perempuan pekerja dan generasi mendatang," pungkasnya. (H-4)
Published By Indriyani Astuti (9/3/2025, 19.42.24)
Fokus entitas adalah pada pemberdayaan, baik melalui peningkatan kemampuan komunikasi strategis maupun melalui dukungan emosional dan edukasi bagi perempuan.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Lestari Moerdijat mendorong penguatan peran perempuan sebagai bagian dari langkah strategis pelestarian budaya nasional.
Perempuan pascamenopause menghadapi berbagai tantangan kesehatan, mulai dari penurunan kepadatan tulang hingga melemahnya sistem imun.
Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Diana Dewi, meraih penghargaan Tokoh Perempuan Penggerak Ekonomi dan UMKM.
Kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan Indonesia.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Tjahjono menegaskan bahwa penetapan UMP 2026 harus didasarkan pada kepatuhan PP 49/2025 serta semangat buruh, dan dunia usaha
(KSPI) bersama Partai Buruh mengatakan ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, Jakarta menolak ump 2026 dan revisi jadi Rp 5,8 juta
KSPI dan Partai Buruh mengatakan puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran selama dua hari berturut-turut pada 29 dan 30 Desember 2025 di Istana Negara, menolak UMP 2026
PRESIDEN Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak rencana kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diusulkan Menteri Ketenagakerjaan.
Ketegangan meningkat di internal Partai Buruh Inggris setelah muncul spekulasi upaya menggulingkan Perdana Menteri Keir Starmer.
Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangannya, menegaskan, konsolidasi ini bukan aksi terbuka, melainkan pertemuan besar di dalam gedung yang melibatkan ribuan perwakilan buruh.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved