Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
MENKO Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) diubah statusnya menjadi kementerian. Menurut Cak Imin, pembentukan kementerian haji dan umrah dibutuhkan untuk perbaikan penyelenggaraan haji dan umrah.
Cak Imin mengatakan, hal tersebut sebenarnya bukan usulan baru. Ia sudah lama mengusulkan wacana pembentukan kementerian haji dan umrah tersebut.
Usulan tersebut disampaikan muhaimin saat membuka diskusi terkait revisi undang-undang No. 8 tentang Penyelenggaran Haji di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, (19/2).
Muhaimin mengatakan, ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan badan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. Namun, ia berharap ke depan badan penyelenggara haji dapat naik status menjadi kementerian.
Pasalnya, meski BP Haji telah dibentuk, lembaga tersebut belum sepenuhnya menangani penyelenggaraan haji. Itu karena persiapan haji yang telah dilakukan sejak tahun lalu telah dilakukan oleh Kementerian Agama.
Ia berharap dengan terbentuknya kementerian haji dan umrah dapat menjadi tonggak revolusi penyelenggaraan haji agar lebih terkelola dengan baik kedepannya.
"Dan setiap pelaksanaan saya menuliskan beberapa perbaikan salah satu usulan kita dari dari awal adalah pemisahan Kementerian Agama dengan kementerian haji ini adalah salah satu revolusi penyelenggaraannya," katanya. (H-3)
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Aliansi Forum Multistakeholder dalam acara Filantropi Festival 2025 (FIFest 2025).
Universitas Yarsi siap untuk berkolaborasi memberikan edukasi kesehatan calon jamaah haji jika dilibatkan oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
AMPHURI juga mendorong DPR dalam pembahasan RUU perubahan UU tersebut agar memperhatikan keberlangsungan usaha PPIU dan PIHK.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved