Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Awal tahun 2025, sejumlah program bansos disalurkan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bansos PKH ini menggunakan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Penyaluran PKH ditujukan ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.
Karena terdapat penyesuaian penerima manfaat, maka masyarakat dapat melakukan cek melalui NIK KTP apakah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengecek peberima bansos PKH melalui aplikasi Cek Bansos dan situs cekbansos.kemensos.go.id.
Aplikasi Cek Bansos, yang tersedia di Google Play Store, memudahkan pengecekan status penerima PKH. Ikuti langkah berikut:
Cek melalui situs web resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah-langkahnya adalah:
Pendaftaran dan pengecekan bansos dapat dilakukan melalui dua cara utama:
Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos dari Google Play Store. Buat akun dengan NIK, data KTP, dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi dan pengajuan usulan bantuan.
Website Cek Bansos:
Kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan nama sesuai KTP untuk mengecek status penerima bansos.
Agar dapat menerima bansos, calon penerima perlu memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan program-program yang akan dialokasikan, yang terutama antara lain sebagai berikut:
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE)
Data ini mengintegrasikan berbagai sumber seperti Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan registrasi sosial ekonomi.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Calon penerima wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah.
Berstatus sebagai keluarga miskin atau rentan miskin
Hal ini ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari pemerintah.
Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
Penerima hanya berhak atas satu jenis bansos agar penyaluran lebih merata.
Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemotongan anggaran tidak berdampak pada jumlah penerima manfaat dan nominal bantuan sosial yang disalurkan. (H-2)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved