Headline
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Presiden sebut dampak perang nuklir lintas batas dan jangka panjang.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Awal tahun 2025, sejumlah program bansos disalurkan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bansos PKH ini menggunakan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Penyaluran PKH ditujukan ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.
Karena terdapat penyesuaian penerima manfaat, maka masyarakat dapat melakukan cek melalui NIK KTP apakah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengecek peberima bansos PKH melalui aplikasi Cek Bansos dan situs cekbansos.kemensos.go.id.
Aplikasi Cek Bansos, yang tersedia di Google Play Store, memudahkan pengecekan status penerima PKH. Ikuti langkah berikut:
Cek melalui situs web resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah-langkahnya adalah:
Pendaftaran dan pengecekan bansos dapat dilakukan melalui dua cara utama:
Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos dari Google Play Store. Buat akun dengan NIK, data KTP, dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi dan pengajuan usulan bantuan.
Website Cek Bansos:
Kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan nama sesuai KTP untuk mengecek status penerima bansos.
Agar dapat menerima bansos, calon penerima perlu memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan program-program yang akan dialokasikan, yang terutama antara lain sebagai berikut:
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE)
Data ini mengintegrasikan berbagai sumber seperti Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan registrasi sosial ekonomi.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Calon penerima wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah.
Berstatus sebagai keluarga miskin atau rentan miskin
Hal ini ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari pemerintah.
Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
Penerima hanya berhak atas satu jenis bansos agar penyaluran lebih merata.
Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemotongan anggaran tidak berdampak pada jumlah penerima manfaat dan nominal bantuan sosial yang disalurkan. (H-2)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
PersoalanĀ keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
KEMENTERIAN Sosial menyalurkan bantuan logistik sekaligus melakukan pendataan korban terdampak bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) terus mengintensifkan upaya pemulihan pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan usaha sebesar Rp5 juta per keluarga terdampak bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Pokja Pemberdayaan Pasca Bencana.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan BNPB, TNI, Polri, BPBD dan Pemda terus mempercepat upaya distribusi bufferstock logistik,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved