Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Awal tahun 2025, sejumlah program bansos disalurkan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bansos PKH ini menggunakan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Penyaluran PKH ditujukan ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.
Karena terdapat penyesuaian penerima manfaat, maka masyarakat dapat melakukan cek melalui NIK KTP apakah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengecek peberima bansos PKH melalui aplikasi Cek Bansos dan situs cekbansos.kemensos.go.id.
Aplikasi Cek Bansos, yang tersedia di Google Play Store, memudahkan pengecekan status penerima PKH. Ikuti langkah berikut:
Cek melalui situs web resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah-langkahnya adalah:
Pendaftaran dan pengecekan bansos dapat dilakukan melalui dua cara utama:
Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos dari Google Play Store. Buat akun dengan NIK, data KTP, dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi dan pengajuan usulan bantuan.
Website Cek Bansos:
Kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan nama sesuai KTP untuk mengecek status penerima bansos.
Agar dapat menerima bansos, calon penerima perlu memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan program-program yang akan dialokasikan, yang terutama antara lain sebagai berikut:
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE)
Data ini mengintegrasikan berbagai sumber seperti Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan registrasi sosial ekonomi.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Calon penerima wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah.
Berstatus sebagai keluarga miskin atau rentan miskin
Hal ini ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari pemerintah.
Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
Penerima hanya berhak atas satu jenis bansos agar penyaluran lebih merata.
Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemotongan anggaran tidak berdampak pada jumlah penerima manfaat dan nominal bantuan sosial yang disalurkan. (H-2)
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Kemensos mulai melakukan finalisasi pembukaan Sekolah Rakyat, program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Kondisi tempat tinggal orangtua siswa sekolah rakyat juga menjadi perhatian serius pemerintah.
Kepala Sentra Paramita Mataram Arif Rohman berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mencegah terputusnya kesempatan bersekolah di kalangan keluarga miskin ekstrem.
Gus Ipul menambahkan, saat ini sudah ada sejumlah lokasi yang sudah disurvei oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved