Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat kurang mampu. Awal tahun 2025, sejumlah program bansos disalurkan kepada masyarakat, salah satunya adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bansos PKH ini menggunakan anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp504,7 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Penyaluran PKH ditujukan ibu hamil, anak usia sekolah, lanjut usia, dan penyandang disabilitas berat.
Karena terdapat penyesuaian penerima manfaat, maka masyarakat dapat melakukan cek melalui NIK KTP apakah terdaftar sebagai penerima manfaat.
Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah mengecek peberima bansos PKH melalui aplikasi Cek Bansos dan situs cekbansos.kemensos.go.id.
Aplikasi Cek Bansos, yang tersedia di Google Play Store, memudahkan pengecekan status penerima PKH. Ikuti langkah berikut:
Cek melalui situs web resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id.
Langkah-langkahnya adalah:
Pendaftaran dan pengecekan bansos dapat dilakukan melalui dua cara utama:
Aplikasi Cek Bansos
Unduh aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos dari Google Play Store. Buat akun dengan NIK, data KTP, dan Kartu Keluarga (KK) untuk verifikasi dan pengajuan usulan bantuan.
Website Cek Bansos:
Kunjungi situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id/. Masukkan data wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan) dan nama sesuai KTP untuk mengecek status penerima bansos.
Agar dapat menerima bansos, calon penerima perlu memenuhi beberapa persyaratan yang sesuai dengan program-program yang akan dialokasikan, yang terutama antara lain sebagai berikut:
Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE)
Data ini mengintegrasikan berbagai sumber seperti Kementerian Sosial, PLN, Pertamina, dan registrasi sosial ekonomi.
Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Calon penerima wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah.
Berstatus sebagai keluarga miskin atau rentan miskin
Hal ini ditentukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi dari pemerintah.
Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
Penerima hanya berhak atas satu jenis bansos agar penyaluran lebih merata.
Presiden telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemotongan anggaran tidak berdampak pada jumlah penerima manfaat dan nominal bantuan sosial yang disalurkan. (H-2)
Cek desil bansos 2026 secara online melalui website dan aplikasi Kemensos. Simak cara cek status penerima bansos dan penjelasan fungsi desil.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved