Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
EFISIENSI anggaran belanja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun 2025 yang mencapai Rp 19,6 triliun dari total belanja Rp 105,6 triliun. Terkait itu, Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia Henry Diatmo menyatakan, efisiensi anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap upaya penanganan tuberkulosis (Tb) di Indonesia dan memperlemah pencapaian target eliminasi TB pada tahun 2030, yang telah menjadi komitmen pemerintah.
"Tb telah lama menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan kesehatan nasional, bahkan telah dipromosikan sebagai program prioritas quick win oleh pemerintah," kata Henry, Senin (10/2).
Meski ada kemajuan dalam penanggulangan penyakit ini, pengurangan anggaran yang signifikan berisiko menghambat langkah-langkah penting yang masih dibutuhkan untuk mengendalikan penyakit ini dengan efektif. Padahal, Tb tetap menjadi masalah kesehatan terbesar kedua di Indonesia, dengan estimasi lebih dari 1 juta kasus Tb.
Henry Diatmo mengungkapkan kekhawatirannya bahwa efisiensi anggaran yang terlalu besar dapat merusak program-program pengendalian Tb yang sudah berjalan, seperti riset & inovasi Tb, pengadaan alat, pengobatan berbasis DOTS (Directly Observed Treatment Shortcourse) serta kampanye kesadaran masyarakat.
Tanpa dukungan finansial yang memadai, Indonesia akan kesulitan mencapai target eliminasi Tb pada 2030, yang merupakan bagian dari komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs).
“Sangat disayangkan adanya pemangkasan anggaran yang begitu besar dalam waktu yang singkat, yang tentu akan berdampak pada banyak sektor pembangunan, termasuk upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti dalam pemberantasan TBC. Kami berharap bahwa meskipun efisiensi anggaran perlu dilakukan, pemenuhan hak dasar kesehatan, khususnya bagi orang dengan TBC, tetap menjadi prioritas, karena TBC adalah penyakit menular yang dapat diobati, namun hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia”. Ujar Henry.
Henry menambahkan pihaknya juga mengharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pelibatan masyarakat sipil, sehingga semua pihak dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menghadapi tantangan serta keterbatasan sumber daya yang saat ini dihadapi oleh pemerintah.
“Mengingat TBC sudah menjadi program prioritas quick win pemerintah, Stop TB Partnership Indonesia mengimbau agar kebijakan efisiensi anggaran ini tidak mengorbankan tujuan strategis pengendalian TBC," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa target eliminasi Tb pada 2030 harus tetap menjadi prioritas yang dijaga dengan alokasi anggaran yang cukup, mengingat tantangan yang semakin besar, termasuk munculnya strain Tb yang lebih resisten terhadap obat.
“Hal ini juga akan berpotensi berdampak kepada pelibatan komunitas dilapangan, seperti kegiatan pelacakan kasus dan juga pendampingan Orang Dengan TBC," ungkap dia.
Ia berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali efisiensi anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya dalam penanggulangan Tb. Diperlukan komitmen lebih besar dari semua pihak untuk mencapai Indonesia bebas Tb pada 2030.
"Selain itu, kami juga menyerukan agar masyarakat dan sektor swasta turut berperan aktif dalam mendukung upaya eliminasi TBC melalui kampanye edukasi, deteksi dini, serta pengobatan yang tepat waktu," pungkasnya. (Z-9)
Sebanyak 13 provinsi belum mencapai target cakupan imunisasi bayi lengkap 90% dalam tiga tahun terakhir dan tren anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar meningkat signifikan.
BEBAN penyakit pneumonia di Indonesia masih tergolong tinggi, khususnya pada kelompok usia dewasa dan lansia, serta individu dengan penyakit penyerta.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, mengatakan bahwa kandungan gula garam dan lemak pada (GGL) pada makanan yang dikonsumsi ditengarai menjadi salah satu penyebab obesitas pada anak.
Rasio dokter di Indonesia hanya sekitar 0,60 hingga 0,72 dokter per 1.000 penduduk. Angka itu jauh di bawah standar WHO yaitu 1 dokter per 1.000 penduduk.
Sebanyak 103 lokasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi proyek percontohan untuk kehadiran klinik dan apotek desa.
DIREKTUR Penyakit Menular, Kementerian Kesehatan, Ina Agustina Isturini, mengatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam penemuan kasus kusta di dunia pada 2023.
Menurut data Kementerian Kesehatan, 75% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular (PTM), serangan jantung dan strok.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
Kementerian Kesehatan dalam implementasi PP 28 Tahun 2024 baru sebatas pemanasan atau stretching.
Di ASEAN, empat negara yang sudah mengadopsi plain packaging atau standardized packaging dengan ukuran peringatan kesehatan 75%.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
MoU ini mencakup penyelenggaraan kegiatan penelitian, pemanfaatan data dan informasi kesehatan, hingga penggunaan material hayati dalam riset bioteknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved