Kasus TB di Indonesia Meningkat, Pemerintah Pantau Ketat Penanganannya di Setiap Daerah

KASUS tuberkulosis (TB) di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Pemerintah pusat dan daerah menyatakan akan melakukan pemantauan bersama setiap minggu untuk memantau capaian program pengendalian TB di seluruh Indonesia.

Mengacu pada Laporan TB Global yang diterbitkan oleh WHO Tahun 2023, Indonesia menempati posisi kedua setelah India dengan kasus sebanyak 1.060.000 dan kematian sebanyak 134.000. Terdapat sekitar 15 orang yang meninggal akibat TB setiap jamnya di Indonesia.

Berdasarkan data tahun 2023 (data final per 1 Maret 2024), notifikasi kasus TB sekitar 821.200 kasus. Namun yang telah memulai minum obat TB Sensitif Obat 88% dari target 100% dan yang memulai minum obat TB Resistan Obat 73% dari target 90%. Artinya masih terdapat sejumlah orang yang terkonfirmasi TB yang tidak memulai pengobatan dan dapat menularkan pada orang-orang di sekitarnya.

Baca juga : Indonesia Masih Jadi Nomor 2 Kasus Tuberkulosis Tertinggi di Dunia

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemantauan tiap minggu bertujuan mempercepat diagnosis dan pengobatan, serta meningkatkan cakupan program pengendalian penyakit menular tersebut.

"Dengan monitoring secara rutin antara pemerintah pusat dan daerah, kita bisa mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil serta memastikan bahwa penanganan TBC berjalan efektif di seluruh wilayah," kata Budi, di Jakarta, kemarin.

Adapun kegiatan monitoring mingguan ini, katanya, akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk dinas kesehatan provinsi dan kabupaten-kota, rumah sakit, puskesmas, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas.

Baca juga : Kemenkes Cek Warga Badui Dalam yang Meninggal Akibat Tuberkulosis

Penemuan kasus akan menjadi fokus utama dalam pemantauan ini, katanya, yang mencakup skrining TB pada populasi berisiko dan investigasi kontak oleh tenaga kesehatan atau kader, dengan minimal 8 orang diperiksa untuk setiap kasus TB.

Sementara itu, kata Budi, pengobatan mencakup pendampingan pasien oleh tenaga kesehatan atau kader hingga pasien berhasil sembuh dari TB, serta penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, yang mencakup pemenuhan akses diagnostik dan logistik di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengintensifkan upaya penemuan kasus TB terutama pada kelompok berisiko tinggi seperti masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk dan mereka yang memiliki riwayat kontak erat dengan pasien TB.

"Ini (skrining) yang harus kita tingkatkan, karena TBC terkadang tidak bergejala. Tapi kalau di lingkungan kita ada yang terkena TBC, lebih baik ditanyakan ke puskesmas untuk dicek, karena siapa tahu kita juga tertular," kata Menkes. (Ant/Z-9)