Menag Minta BPKH Tingkatkan Efektivitas Pengelolaan Dana Haji

MENTERI Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana haji. Untuk itu, menag menilai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu memiliki target yang jelas.

“Jika hanya bekerja tanpa tujuan yang pasti, sulit untuk mencapai hasil maksimal. Dewan Pengawas perlu memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja,” ujar Menag dalam audiensi dengan Dewan Pengawas BPKH di Kantor Pusat Kementerian Agama, Jakarta, Senin (9/1), seperti dikutip dari keterangan resmi.

Nasaruddin mengatakan bahwa peran Dewan Pengawas harus tegas, namun tetap menjaga keseimbangan. “Mereka tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah direksi, begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Baca juga : Penurunan Biaya Haji 2025 Merupakan Win-Win Solution

Menag juga mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko di BPKH. Menurutnya, BPKH juga harus memperkuat manajemen risiko. “Risiko investasi yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kerugian besar,” tambahnya.

Selain itu, Menag juga menyoroti pentingnya komunikasi antara BPKH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurutnya, komunikasi antara BPKH dan MUI juga perlu ditingkatkan.

“Ada perbedaan asumsi terkait konsep syariah yang harus dijembatani, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika tidak, perbedaan ini akan terus menjadi masalah,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi, mulai dari koordinasi internal hingga pengelolaan investasi.

“Saat ini, return investasi BPKH rata-rata hanya 6,6% hingga 6,7%, yang hampir setara dengan deposito. Padahal, yang diharapkan adalah investasi langsung yang memberikan return lebih tinggi,” tutur Firmansyah. (S-1)