Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar mengusulkan adanya relaksasi yang diberikan kepada peserta mandiri BPJS Kesehatan. Ia mengatakana hal itu harus dilakukan sebelum adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kita mendorong bahwa ada upah tertunda iuran tertunda maksud saya di peserta mandiri yang nilainya sekitar Rp20 triliun nah ini juga harus diberikan relaksasi," kata Timboel saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Sehingga, lanjut Timboel, diberikan diskon 60-70% maka pendapatan bisa mendaki 40 atau 30%. Dengan begitu bisa mendukung dan mencegah defisit di akhir tahun.
Diketahui BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp20 triliun dengan penyebab utamanya adalah utilisasi pelayanan kesehatan yang meningkat.
Kemudian peserta mandiri yang masih punya tunggakan maka akan memperparah ketidakmampuan untuk menjadi peserta aktif lagi karena ia akan dinaikkan iurannya.
"Peserta mandiri yang menunggak harus membayar tunggakannya nah sebelum ada tunggakan sebelum ada kenaikan iuran. Saya berharap pemerintah melakukan relaksasi sehingga tunggakan itu selesai semua sehingga peserta mandiri memulainya itu dari nol lagi dengan membayar iuran yang baru bukan lagi dibebani dengan tunggakan yang harus dibayar terlebih dahulu," ungkapnya. (Z-9)
BPJS Watch menuding Panitia Seleksi BPJS 2025 melanggar aturan terkait independensi dan batasan politik calon pengurus.
Pemerintah belum menetapkan pembiayaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan rencana tersebut masih digodok oleh kementerian dan lembaga.
pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen dinilai tidak tepat
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menekankan jika rumah sakit menolak menggunakan BPJS Kesehatan dari pasien, itu menjadi fraud yang akut di Indonesia.
KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan bahwa penaikan iuran BPJS Kesehatan sebetulnya merupakan suatu keniscayaan.
Jumlah tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan se-Babel mencapai Rp191 miliar.
BPJS Kesehatan sebaiknya difokuskan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Sementara, orang yang lebih kaya bisa memperoleh layanan kesehatan dari asuransi swasta.
Nurhadi berharap dengan kebijakan tersebut kepesertaan BPJS Kesehatan yang sempat nonaktif karena tunggakan dapat segera kembali aktif.
pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen dinilai tidak tepat
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan menjawab perihal tarif iuran BPJS Kesehatan di tahun depan.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved