Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Advokasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Watch Timboel Siregar mengusulkan adanya relaksasi yang diberikan kepada peserta mandiri BPJS Kesehatan. Ia mengatakana hal itu harus dilakukan sebelum adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Kita mendorong bahwa ada upah tertunda iuran tertunda maksud saya di peserta mandiri yang nilainya sekitar Rp20 triliun nah ini juga harus diberikan relaksasi," kata Timboel saat dihubungi, Sabtu (30/11).
Sehingga, lanjut Timboel, diberikan diskon 60-70% maka pendapatan bisa mendaki 40 atau 30%. Dengan begitu bisa mendukung dan mencegah defisit di akhir tahun.
Diketahui BPJS Kesehatan berpotensi defisit Rp20 triliun dengan penyebab utamanya adalah utilisasi pelayanan kesehatan yang meningkat.
Kemudian peserta mandiri yang masih punya tunggakan maka akan memperparah ketidakmampuan untuk menjadi peserta aktif lagi karena ia akan dinaikkan iurannya.
"Peserta mandiri yang menunggak harus membayar tunggakannya nah sebelum ada tunggakan sebelum ada kenaikan iuran. Saya berharap pemerintah melakukan relaksasi sehingga tunggakan itu selesai semua sehingga peserta mandiri memulainya itu dari nol lagi dengan membayar iuran yang baru bukan lagi dibebani dengan tunggakan yang harus dibayar terlebih dahulu," ungkapnya. (Z-9)
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) bersama organisasi profesi dan akademisi menyoroti mutasi dan pemberhentian empat dokter spesialis anak yang dinilai tidak berdasar.
DITUNJUKNYA Mayjen TNI (Purn) dr Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 diharapkan memberikan ketegasan untuk menyelesaikan masalah program JKN
bpjs watch mengatakan dinsos dan kemensos perlu melakukan aktivasi peserta BPJS Kesehatan PBI yang dinonaktifkan
BPJS Watch menuding Panitia Seleksi BPJS 2025 melanggar aturan terkait independensi dan batasan politik calon pengurus.
Pemerintah belum menetapkan pembiayaan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan rencana tersebut masih digodok oleh kementerian dan lembaga.
pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang baru akan dilakukan jika pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen dinilai tidak tepat
BESARAN iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dinilai perlu dievaluasi guna menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan di tengah meningkatnya biaya medis.
KOORDINATOR Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebaiknya tidak diterapkan untuk peserta mandiri kelas 1, 2, dan 3 atau masyarakat ekonomi menengah.
Namun, YLKI mengingatkan agar kebijakan kenaikan iuran tidak membebani masyarakat, terutama dari sisi kemampuan ekonomi peserta.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menanggapi isu kenaikan iuran program JKN.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menanggapi pernyataan Menteri Kesehatan mengenai kenaikan iuran peserta JKN.
Jumlah tunggakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan se-Babel mencapai Rp191 miliar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved