DPR RI Ingatkan Efek Samping dari Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani menekankan pemerintah harus memperhatikan efek samping dari kelas rawat inap standar (KRIS) karena ada kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan ditanggung oleh rakyat dan bisa menggerus pendapatan BPJS Kesehatan.

"Efek samping KRIS bisa menggerus pendapatan BPJS Kesehatan. Kita sama-sama tahu tarif yang sekarang saja banyak yang tidak aktif. Apalagi nanti jika diterapkan satu tarif maka akan ada kenaikan tarif, maka dikhawatirkan membebani masyarakat," kata Irma di Jakarta, Selasa (11/2).

Sehingga yang perlu diterapkan pemerintah sebenarnya memperbaiki tata kelola agar akses pelayanan kesehatan masyarakt bisa maksimal diterima masyarakat. Jadi bukan sekedar menaikkan iuran tapi pelayananya tidak maksimal.

"Bisa kita lihat ada 3 hari pasien rawat inap sudah dikeluarkan itu terkait dengan INA-CBG itu berkaitan dengan rumah sakit yang nakal dan peran dari Kemenkes memberikan hukuman," ujar dia.

Diketahui, kenaikan tarif BPJS Kesehatan masih dalam pembahasan banyak pihak. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryartono menjelaskan pihaknya masih mempersiapkan perhitungan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada bulan Januari DJSN bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan dan konsultan independen melakukan perhitungan aktuaria terkait manfaat, tarif, dan iuran JKN. (H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indrastuti