Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
DI tengah tantangan lingkungan yang semakin mendesak, BPDLH kembali menunjukkan eksistensinya sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif pemerintah, dengan serangkaian program pendanaan yang berfokus pada pengelolaan dan rehabilitasi hutan
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Joko Tri Haryanto mengatakan, pihaknya mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
Dengan menjalankan mandat pengelolaan dana lingkungan, BPDLH berperan aktif dalam berbagai inisiatif pemerintah untuk menjaga kelestarian alam, terutama setelah peluncuran resminya pada 9 Oktober 2019.
“BPDLH hadir sebagai inovasi dalam mekanisme pendanaan yang mendukung pelestarian lingkungan. Kami terus berusaha membangun kesadaran publik akan keberadaan BPDLH,” ungkap Joko.
Ia menambahkan bahwa lembaganya berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai mitra kerja, guna memastikan pencapaian komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan.
Dalam rangkaian acara yang diadakan, BPDLH menunjukkan komitmennya melalui Penandatanganan Kerja Sama untuk penyaluran dana Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2.
Kerja sama ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lima lembaga perantara yang akan mewakili delapan provinsi, termasuk Sumatera Utara, Jambi, dan Sulawesi Tenggara. Proyek ini merupakan bagian dari program penurunan emisi gas rumah kaca yang dilakukan Indonesia, dengan BPDLH mengelola dana sebesar USD 103,8 juta dari GCF atas keberhasilan negara ini dalam mengurangi emisi sebesar 20,25 juta ton CO2eq.
“Pengelolaan Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengendalian perubahan iklim dan menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan,” ujar Wahyu Marjaka, Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional dari KLHK.
Direktur Sistem Manajemen Investasi dari Kementerian Keuangan Saiful Islam menekankan pentingnya inisiatif ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam menangani isu lingkungan.
“Inisiatif-inisiatif ini melibatkan berbagai elemen masyarakat dan sektor swasta untuk menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau,” jelasnya.
Puncak acara ini juga menyajikan diskusi publik mengenai Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan, bagian dari Proyek FOLU Net Sink 2030, yang didukung oleh pendanaan Pemerintah Norwegia.
BPDLH berharap melalui diskusi ini, masyarakat dapat memahami lebih dalam cara mengakses layanan dana, serta memperkuat komitmen Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi.
Dengan sinergi antara semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, BPDLH yakin bahwa upaya kolaboratif ini akan memperkuat pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Melalui kerja sama yang erat, Indonesia berpotensi memenuhi target ambisius dalam pengelolaan lingkungan dengan dampak positif terhadap kualitas hidup dan ketahanan masyarakat jangka panjang. (Z-10)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
SATUAN Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI mengungkapkan empat permasalahan utama yang harus segera dituntaskan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatra.
Langkah ini diambil agar normalisasi sungai dapat berjalan selaras dengan program rekonstruksi yang sedang dijalankan oleh pemerintah.
PEMERINTAH mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatra dengan menyiapkan langkah-langkah berbasis sains dan teknologi guna membangun ketahanan pascabencana.
Keberadaan ribuan gelondongan kayu dan hewan langka menjadi potret utama bencana.
Momentum ini menjadi titik temu antara penegakan hukum, pelestarian lingkungan, tanpa melupakan sisi anugerah alam yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian masyarakat.
KOMISI VII DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam kelestarian terumbu karang.
Di tengah tantangan perubahan iklim dan tuntutan daya saing global, kemajuan industri tidak harus mengorbankan kelestarian alam.
Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) meminta mereka yang hendak mendaki mendaftar secara daring lebih dulu.
PT International Shipping (PIS) mengadakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari komitmen menjaga dan melestarikan keberlangsungan ekosistem laut.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) meresmikan Desa Wisata Senteluk di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai desa binaan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved