Headline
Pemilu 1977 dan 1999 digelar di luar aturan 5 tahunan.
Bank Dunia dan IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini di angka 4,7%.
MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah resmi melantik lima pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan pada Jumat (27/9).
Upacara pelantikan ini dilaksanakan di ruang Tridarma Kemnaker, Jakarta, dengan pengambilan sumpah jabatan bagi para pejabat yang baru dilantik.
Pejabat yang dilantik adalah Chairul Fadhly Harahap, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan kini menduduki posisi baru sebagai Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3).
Baca juga : KPK belum Terima Perintah untuk Cegah Konflik Kepentingan
Posisi yang ditinggalkan Chairul kemudian diisi oleh Sunardi Manampiar Sinaga, yang sebelumnya menjabat sebagai Sesditjen Binwasnaker & K3.
Perubahan posisi jabatan juga terjadi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP).
Sholahudin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BBPVP Bandung, kini diangkat menjadi Direktur Bina Penyelenggara Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Ditjen Binalavotas, menggantikan Muhammad Ali. Sementara itu, Muhammad Ali menempati posisi baru sebagai Direktur Bina Peningkatan Produktivitas Ditjen Binalavotas. Adapun Herman Bija, yang sebelumnya adalah Kepala BBPVP Bekasi, kini dipercaya untuk memimpin BBPVP Bandung.
Baca juga : Menaker Ida Fauziyah Menekankan Fungsi Depenas dalam Menyukseskan Formula Baru Upah Minimum
Dalam sambutannya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis secara langsung.
"Keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian Ketenagakerjaan serta kebijakan Menaker sangat bergantung pada kemampuan para pejabat tinggi pratama ini," ujar Ida.
Ida Fauziyah juga menekankan pentingnya kemampuan manajemen yang baik bagi para pejabat yang dilantik.
Baca juga : KPK Ingatkan Pejabat Tolak Gratifikasi Termasuk dari Jalur Keluarga
Mereka diharapkan mampu menggerakkan jajaran pejabat dan pegawai di bawah kepemimpinannya, baik itu pejabat administrator, pengawas, fungsional, maupun pelaksana.
Kepada para pejabat yang baru saja dilantik, Menaker meminta agar segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran di unitnya masing-masing.
"Ciptakan inovasi-inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta carilah solusi terbaik untuk setiap permasalahan yang ada, dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku," pesan Ida.
Pelantikan ini menandai perubahan struktural di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai upaya memperkuat pelaksanaan tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (RO/Z-10)
Lulusan pendidikan tinggi pun masih menghadapi tantangan besar. Saat ini, sekitar 850 ribu pengangguran berasal dari lulusan perguruan tinggi.
Menaker Yassierli dan Wamenaker Immanuel Ebenezer menanggapi pengemudi/driver ojek online (ojol) yang hanya menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50 ribu.
Yassierli menuturkan fenomena ini menjadi tantangan pemerintah untuk memenuhi aspirasi netizen khususnya terkait lapangan pekerjaan.
Listyo berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat menjadi wadah untuk menyelesaikan konflik, antara pekerja dan perusahaan.
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi menaikan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2025. Besaran kenaikan UMP tahun depan mencapai 6,5%.
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
PRESIDEN Joko Widodo menunjuk dua Menteri Koordinator sebagai Pelaksana tugas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, peran vital Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved