Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menegaskan bahwa pihaknya telah menyajikan berbagai menu nusantara dalam penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M.
Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Subhan Cholid mengatakan penyusunan menu ini juga mempertimbangkan kebutuhan nutrisi dan ketersediaan bahan baku makanan di Arab Saudi.
"Jemaah haji mendapatkan menu Nusantara selama di Saudi. Tentunya, kami belum bisa memenuhi selera 213 ribu lebih lidah jemaah. Tetapi, menu yang disiapkan sudah sesuai dengan kebutuhan nutrisi jemaah haji," ungkapnya, Selasa (17/9).
Baca juga : Kemenag Tegaskan Pengadaan Layanan Haji 2024 di Saudi Sesuai Aturan
Menu yang disiapkan, menurut Subhan Cholid, juga disusun oleh ahli gizi dari berbagai lembaga-lembaga yang kredibel. "Dari Sekolah Tinggi Pariwisata, Kementerian Kesehatan, menyusun menu itu. Kemudian disesuaikan dengan ketersediaan bahan baku yang ada di pasar Arab Saudi sehingga menu-menu itu tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang," kata Subhan.
Berdasarkan catatan Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, menu Nusantara yang disajikan selama di Makkah dan Madinah di antaranya orek tempe cabe hijau, telur dadar, semur ayam, sambal goreng kentang, keripik kentang mustofa, tumis timun wortel, ikan patin balado, terong balado, rendang daging, dan opor ayam.
Menu khas Nusantara juga disajikan kepada jemaah saat masa puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Misalnya, rendang ayam, telur orak arik daging cincang, ikan patin bumbu kuning, dan daging sapi bumbu tongseng.
Baca juga : Panitia Khusus Pertanyakan Penundaan Jadwal Keberangkatan Haji
Ia menambahkan, selama di Arab Saudi jemaah haji mendapatkan konsumsi sebanyak tiga kali sehari. "Setiap jemaah mendapatkan kurang lebih 127 kali makan. Kalau ditotal dengan jumlah jemaah yang 213.320 itu totalnya lebih dari 27 juta paket konsumsi selama berada di Arab Saudi," ujarnya.
Selain itu, mulai tahun ini, Indonesia juga menggunakan makanan siap saji dalam layanan katering jemaah haji. Makanan ini didatangkan dari Indonesia, total ada sekitar 1,7 juta box, dan diistribusikan di Makkah dan saat puncak haji di Armuzna. Makanan siap saji ini tentu juga memenuhi cita rasa nusantara.
Tahun ini juga telah dilakukan ekspor sebanyak 70 ton bumbu Nusantara untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Kedua hal ini menjadi upaya memberikan layanan konsumsi yang optimal sekaligus membangun ekosistem ekonomi haji.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak jamaah haji 1445 H/2024 M untuk memberikan keterangan terkait penyidikan dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.
Laporan masyarakat menyebut setiap jamaah diminta membayar US$4.000–5.000, setara Rp60 juta–75 juta, demi memuluskan keberangkatan di luar mekanisme resmi.
Sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September.
Hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia melaporkan adanya kasus Vaksin Derived Polio Virus (VDPV).
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendorong akselerasi pembangunan Gedung Asrama Haji Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Saat ini gedung itu dalam tahap pembangunan.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Berikut perbincangan Media Indonesia dengan Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar mengenai ekoteologi, intoleransi, dan kurikulum cinta.
KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag
KPK menggeledah dua lokasi terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji 2024 pada Rabu (13/8).
Penyidik KPK menyita sebuah mobil dan sejumlah dokumen dari penggeledahan terkait korupsi kuota haji
Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, menjelaskan, regulasi ini bertujuan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan, akuntabel, dan menghasilkan pengurus profesional.
KPK menyebut ada rapat antara pihak Kementerian Agama dengan asosiasi travel haji yang diduga untuk membahas kesepakatan pembagian kuota haji reguler dan khusus
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved