Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah berhasil menutup lebih dari 2,6 juta situs judi online.
"Hingga saat ini kami sudah melakukan banyak langkah-langkah khususnya Kominfo dengan menutup 2.625.000 lebih situs judi online. Jadi mulai dari tanggal 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024 kami telah menutup hampir 2,6 juta situs judi online. Dan apa yang kami lakukan ini mampu menahan hingga 50 persen dari kemungkinan dampak judi online," ucap Budi saat ditemui di Jakarta pada Kamis (25/7).
Mengingat dampak judi online yang sangat negatif khususnya bagi perekonomian negara maupun masyarakat, Budi menegaskan bahwa apabila pihaknya tidak melakukan langkah-langkah yang telah dilakukan, kerugian dari judi online tersebut bisa mencapai angka Rp900 triliun.
Baca juga : 4 Bandar Judi Online Terdeteksi, Kapolri: Kita akan Telusuri Sampai Titik Puncak
"Judi online ini menurut PPATK angkanya tahun 2023 kan Rp327 triliun. Dan tahun 2024 kalau kita tidak melakukan langkah-langkah itu angkanya bisa mencapai Rp900 triliun. Kalau dalam angka kita mampu menyelamatkan atau menahan orang bermain judi hingga senilai Rp45 triliun. Apa yang kita lakukan sekarang ini? Dan kita berharap itu harus lebih supaya judi online ini bisa hilang dari muka bumi Indonesia," terang Budi.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar menyatakan bahwa pemberantasan judi online harus menjadi tanggung jawab bersama elemen seluruh bangsa Indonesia.
"Kami dari Majelis Ulama Indonesia bersama dengan ormas-ormas Islam yang 87 di Indonesia ini tentu bersepakat dan akan membersamai Bapak menteri kita ini untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa ini dari judi online," sebutnya.
Baca juga : Pegawai Kominfo Main Judi Online bisa Terancam Dipecat
Oleh karena itu, ke depan MUI akan mengundang Menkominfo dan beberapa pejabat utama Kemenkominfo datang ke kantor MUI untuk membahas langkah-langkah konkret yang harus dilakukan terutama dalam menyelamatkan generasi muda pemilik masa depan bangsa ini.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah khususnya kepada Presiden yang sudah membentuk Satgas yang mana nantinya akan mengarah pelarangan secara total pada judi online ini.
"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat di negara ini untuk bergandeng tangan bersatu menyelamatkan bangsa ini dari judi online dan kita nyatakan perang terhadap judi online," pungkasnya. (Fal/Z-7)
Wakil Ketua Umum MUI Banyuwangi, Sunandi Zubaidi, mengecam aksi biduan seksi yang berjoget erotis di panggung peringatan Isra Mikraj.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk sistem pemilihan, harus selalu dievaluasi secara objektif demi kepentingan masyarakat luas.
Kampung Haji Indonesia dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan haji untuk lebih baik.
Ekosistem keuangan haji adalah sistem yang kompleks melibatkan berbagai pihak dan proses dalam pengelolaan dana haji serta meningkatkan kualitas pelayanan.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) bersama Forum Zakat (FOZ) dan sejumlah lembaga kemanusiaan, akan menggelar aksi solidaritas besar, bertajuk Indonesia Palestina #SatuKemanusiaan di Jakarta.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin menjabat posisi Ketua Dewan Pertimbangan MUI pada periode 2020-2025 dan sebagai ketua umum pada periode 2015–2020.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
PPATK mencatat deposit pemain judi online sepanjang 2025 turun sekitar 30 persen dibanding 2024, meski terjadi pergeseran transaksi ke QRIS dan kripto.
Selain penindakan hukum terhadap para pelaku, Polri juga bergerak memutus akses perjudian di dunia maya.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
MANTAN Kepala PPATK, Yunus Husein menegaskan bahwa uang rampasan tindak pidana korupsi dan sitaan negara oleh Kejaksaan Agung lewat Satgas PKH harus masuk kas negara.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved