Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka jadi ketua panitia khusus (pansus) angket haji. Pansus ini digulirkan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024.
Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah membantah isu yang menyebut dukungan tersebut bentuk agenda khusus yang disepakati PKB-PDIP.
“Gak ada agenda khusus. Alasan sudah saya sampaikan, itu pendapat personal saya juga,” tegas Luluk kepada Media Indonesia, Senin (22/7).
Baca juga : Beda Opini terkait Pansus Haji, Ini Sederet Faktanya
“Selebihnya kita dorong musyawarah mufakat, siapapun calonnya kami ok saja. Yang penting teamwork jalan dan komunikasi nyaman, itu saja,” terangnya.
Luluk menerangkan dirinya mendukung Diah Pitaloka sebagai ketua pansus haji karena menganggap kader PDIP itu paham persoalan penyelenggaran Haji.
“Karena waktu juga terbatas, maka sebaiknya pimpinan memang yang benar-benar faham penyelenggaraan Haji selama ini,” tandasnya.
Baca juga : PKS Dorong Masalah Haji Diinvestigasi secara Serius
Sebelumnya, Luluk menilai sosok Diah Pitaloka atau Ledia Hanifa asal PKS cocok menjadi ketua pansus haji.
“Kalau saya sendiri juga punya preferensi misalnya ada Ibu Diah, atau ada Ibu Ledia (fraksi PKS) atau nama yang lain monggo saja jadi terserah kawan-kawan," kata Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, di Jakarta, Minggu, 22 Juli 2024.
Luluk mengatakan pemilihan ketua akan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Sosok pimpinan harus memiliki pengetahuan mumpuni soal haji. (Z-8)
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPKÂ emanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi haji 2024
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved