Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka jadi ketua panitia khusus (pansus) angket haji. Pansus ini digulirkan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024.
Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah membantah isu yang menyebut dukungan tersebut bentuk agenda khusus yang disepakati PKB-PDIP.
“Gak ada agenda khusus. Alasan sudah saya sampaikan, itu pendapat personal saya juga,” tegas Luluk kepada Media Indonesia, Senin (22/7).
Baca juga : Beda Opini terkait Pansus Haji, Ini Sederet Faktanya
“Selebihnya kita dorong musyawarah mufakat, siapapun calonnya kami ok saja. Yang penting teamwork jalan dan komunikasi nyaman, itu saja,” terangnya.
Luluk menerangkan dirinya mendukung Diah Pitaloka sebagai ketua pansus haji karena menganggap kader PDIP itu paham persoalan penyelenggaran Haji.
“Karena waktu juga terbatas, maka sebaiknya pimpinan memang yang benar-benar faham penyelenggaraan Haji selama ini,” tandasnya.
Baca juga : PKS Dorong Masalah Haji Diinvestigasi secara Serius
Sebelumnya, Luluk menilai sosok Diah Pitaloka atau Ledia Hanifa asal PKS cocok menjadi ketua pansus haji.
“Kalau saya sendiri juga punya preferensi misalnya ada Ibu Diah, atau ada Ibu Ledia (fraksi PKS) atau nama yang lain monggo saja jadi terserah kawan-kawan," kata Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, di Jakarta, Minggu, 22 Juli 2024.
Luluk mengatakan pemilihan ketua akan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Sosok pimpinan harus memiliki pengetahuan mumpuni soal haji. (Z-8)
Tahun ini masalah haji bertambah dengan alokasi kuota tambahan yang dinilai tidak adil dan melanggar UU
PAN menolak pembentukan panitia khusus (pansus) haji. Evaluasi penyelenggaraan haji dinilai cukup melalui rapat kerja (raker) dan panitia kerja (panja) di DPR.
Ada 30 orang dari berbagai fraksi yang menjadi anggota pansus angket haji 2024.
Cak Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan pansus hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler.
Pansus angket pengawasan dinilai akan layu sebelum berkembang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendukung langkah DPR membuat panitia khusus (pansus) penyelenggaraan haji. Ia ingin adanya investigasi lebih lanjut terakit persoalan pelaksanaan haji 2024.
layanan Kargo Haji ini sebagai solusi logistik yang efektif dan aman bagi para jemaah haji.
Aplikasi Kawal Haji merupakan bagian dari komitmen Kemenag RI untuk memudahkan akses bagi jemaah dan PPIH dalam menyampaikan persoalan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam kesempatan ini, Kepala Kanwil Kemenag Jabar H Ajam Mustajam juga memberikan santunan kepada 25 anak yatim.
Tahun ini, PT Pos Indonesia mencatat lonjakan volume kiriman jemaah haji Indonesia ke Tanah Air mencapai 105 ton.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Pos Indonesia untuk memperkuat layanan keuangan syariah berbasis jaringan ritel yang luas.
Mulai 14 Juli mendatang, para calhaj yang ada di Madinah akan didorong secara perlahan ke Makkah untuk melaksanakan wukuf.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved