Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka jadi ketua panitia khusus (pansus) angket haji. Pansus ini digulirkan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan Haji 2024.
Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah membantah isu yang menyebut dukungan tersebut bentuk agenda khusus yang disepakati PKB-PDIP.
“Gak ada agenda khusus. Alasan sudah saya sampaikan, itu pendapat personal saya juga,” tegas Luluk kepada Media Indonesia, Senin (22/7).
Baca juga : Beda Opini terkait Pansus Haji, Ini Sederet Faktanya
“Selebihnya kita dorong musyawarah mufakat, siapapun calonnya kami ok saja. Yang penting teamwork jalan dan komunikasi nyaman, itu saja,” terangnya.
Luluk menerangkan dirinya mendukung Diah Pitaloka sebagai ketua pansus haji karena menganggap kader PDIP itu paham persoalan penyelenggaran Haji.
“Karena waktu juga terbatas, maka sebaiknya pimpinan memang yang benar-benar faham penyelenggaraan Haji selama ini,” tandasnya.
Baca juga : PKS Dorong Masalah Haji Diinvestigasi secara Serius
Sebelumnya, Luluk menilai sosok Diah Pitaloka atau Ledia Hanifa asal PKS cocok menjadi ketua pansus haji.
“Kalau saya sendiri juga punya preferensi misalnya ada Ibu Diah, atau ada Ibu Ledia (fraksi PKS) atau nama yang lain monggo saja jadi terserah kawan-kawan," kata Anggota Pansus Angket Haji dari Fraksi PKB, Luluk Nur Hamidah, di Jakarta, Minggu, 22 Juli 2024.
Luluk mengatakan pemilihan ketua akan dilaksanakan dengan musyawarah mufakat. Sosok pimpinan harus memiliki pengetahuan mumpuni soal haji. (Z-8)
Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Pansus Haji 2025. Hal ini untuk menindaklanjuti berbagai masalah yang ditemukan pada penyelenggaraan Haji 2025.
Komnas Haji khawatir pembentukan pansus haji 2025 menganggu isu-isu krusial seperti revisi UU penyelenggaraan ibadah haji dan persiapan haji
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2025 untuk mengevaluasi penyelenggaraan rukun Islam kelima. Namun, hal ini menunggu laporan dari Komisi VIII DPR yang menangani haji.
WAKIL Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan dukungannya terhadap langkah KPKÂ emanggil mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait dugaan korupsi haji 2024
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menyampaikan apresiasi atas komitmen dan keseriusan Presiden Prabowo untuk mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved