Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7) pukul 13.00 siang.
Merespons itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyebut dirinya sudah menandatangani pelaksanaan rapat. Menurut Gus Imin, rapat pansus Angket Haji perdana tak jadi digelar lantaran masih banyak anggota pansus yang sedang bertugas di daerah dalam momen reses.
"Pada dasarnya izin untuk rapat, sudah saya tanda tangani pelaksanaan rapat. Mungkin menunggu teman-teman masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses pada sibuk ya diatur waktunya," terang Gus Imin, Minggu (21/7).
Baca juga : Pansus Angket Haji Pastikan Gelar Rapat Perdana Pekan Depan
Terkait sosok ketua pansus yang akan ditunjuk, Gus Imin mengaku semua masih dalam proses internal tim pansus haji. "Masih proses internal mereka. Saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan menyerahkan sepenuhnya yang akan menjadi pimpinan pansus," tegas Gus Imin.
Soal alokasi pengalihan kuota haji, kata Gus Imin, akan ditangani oleh pansus angket yang akan fokus visa di luar nonhaji.
Sebelumnya, Gus Imin membeberkan hal yang paling penting untuk diusut pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satunya soal dugaan penyalahgunaan visa haji reguler untuk ibadah haji.
Pansus hak angket haji 2024 disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 9 Juli silam. Cak Imin hadir sebagai pimpinan rapat.
"Yang paling fatal ialah penggunaan visa haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang antre tahunan tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal," ucap Gus Imin. (Z-2)
KPK membuka peluang memanggil tiga mantan Menaker sekaligus politikus PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah dalam kasus dugaan pemerasan TKA
Saat itu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri di Kemenaker. KPK sudah memberikan rekomendasi atas pemerasan tidak terjadi.
Total pemerasan dalam kasus ini menyentuh Rp53 miliar. Namun, kata Budi, angka itu baru terdeteksi dari 2019. KPK menduga permainan kotor itu terjadi dari 2012.
KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah terkait dugaan korupsi di Kemenaker
MENTERI Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, hadir dalam pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan.
Cak Imin menegaskan bahwa kunjungan ini membawa misi penting, antara lain memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Vatikan.
(Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD Provinsi DKI Jakarta mandek sejak 2015. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta akhirnya membentuk pansus
Fraksi Partai Demokrat, kata Ali, menyatakan dukungan penuh atas pembentukan lima Pansus tersebut, yang dijadwalkan bekerja dalam beberapa bulan ke depan.
DPRD DKI akan menggunakan pansus pendidikan untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) program sekolah swasta gratis.
PAKAR Hukum Pemilu dari Universitas Indonesia sekaligus Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini meminta pemerintah dan DPR segera membahas UU Pemilu dan UU Pilkada
Ketua Pansus Hak Angket Haji 2024 DPR Nusron Wahid membantah pansus Haji alami intervensi
Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI resmi memulai penyelidikan intensif terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji dan pembenahan sistem keuangan haji oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved