Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Ustazd Dr. Haris Muslim bersyukur seluruh rangkaian ibadah haji 1445 H rampung dilaksanakan. Dia melihat tidak banyak ekses dan kendala yang terjadi.
"Saya atas nama pribadi dan nama Jamiyyah Persatuan Islam (Persis) mengapresiasi kinerja Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi 1445 H di bawah komando Kementerian Agama Republik Indonesia,” kata Haris kepada Media Center Haji ketika ditemui di Madinah, Sabtu (22/6).
Menurut Haris, mengurus ratusan ribu jemaah adalah hal yang tidak mudah sehingga wajar jika masih ada beberapa catatan. Tetapi, lanjutnya, catatan tersebut tidak mengurangi nilai positif kerja keras yang sudah dilakukan seluruh panitia.
Baca juga : 23 Ribu Jemaah Haji Berada di Madinah, Petugas Antisipasi Jemaah Tersasar
Bagi Haris, yang juga berpengalaman dalam perhajian, permasalahan dalam pengurusan ibadah haji selalu ada. Setiap tahun muncul permasalahan baru. "Tinggal bagaimana kita menyikapi catatan tersebut. Dan catatan tersebut bisa dijadikan bahan evaluasi ke depannya,” tambah dia.
Ia juga meminta kepada pihak panitia agar memberikan klarifikasi terkait beberapa persoalan yang viral di media sosial. Karena bagaimanapun, ujar Ustaz Haris, informasi itu harus seimbang. Hal ini untuk memberikan dampak positif dan masyarakat juga harus tahu permasalahan apa yang terjadi sebenarnya.
Ibadah haji pada tahun ini dilaksanakan di tengah cuaca panas yang sangat ekstrem. Namun, dari data yang ia terima, tahun ini jemaah yang sakit dan meninggal angkanya lebih landai. Tidak seperti tahun lalu. "Artinya, ini adalah satu poin bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini bisa dikatakan sukses,” tegas Haris.
Baca juga : Fase Mina Berakhir, 73,75 Persen Jemaah Lakukan Nafar Awal
Haris berharap ke depan, kerja sama semua pihak dapat menjadi satu harmoni atau kekuatan yang menjadikan pelayanan ibadah haji jauh lebih baik lagi. Semua pihak saling membantu, bahu membahu, saling mengambil peran, dan saling meringankan. "Bukan mengedepankan ego masing-masing,” ujarnya.
Haris yang juga pernah menjadi anggota PPIH Arab Saudi menyampaikan, peran dan fungsi petugas dalam melayani dan membantu jemaah haji sangat diperlukan. Cuma, ia kembali memberikan catatan.
"PPIH harus lebih efektif dan efisien. Kerjanya optimal, personelnya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang dikirim betul-betul orang yang sangat kredibel dalam bidangnya yang paham akan tugasnya masing-masing,” paparnya.
Baca juga : 400-an Petugas Haji Orientasi Pemetaan Wilayah Mina
Persis juga mengapresiasi langkah gencar pemerintah Arab Saudi melakukan pemeriksaan di beberapa checkpoint masuk kota Makkah seiring pengetatan visa haji. Siapa pun yang hendak berangkat ibadah haji harus dengan visa resmi haji yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi.
Namun Ustadz Haris yang pada haji 1445 H ini menjadi pembimbing haji khusus, menilai, haji ilegal atau haji non kuota reguler pada tahun ini masih ada. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak dan menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi Kemenag. Dia berharap, tahun depan tidak ada lagi haji ilegal atau haji non kuota reguler.
"Saya memiliki ekspektasi dan harapan yang sangat besar, penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang harus jauh lebih baik lagi dari tahun sebelumnya,” tandasnya. (Z-8)
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
PEMERINTAH menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan ibadah haji tahun ini seiring meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah untuk memastikan keselamatan jemaah Indonesia.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Tahapan saat ini adalah proses pengelompokan jemaah atau yang dikenal dalam istilah perhajian sebagai grouping atau pengkloteran jemaah calon haji.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI optimistis proses transisi kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke Kemenhaj tidak akan mengganggu kualitas pelayanan haji 2026.
Garuda Indonesia menghibahkan satu unit pesawat untuk fasilitas manasik di Asrama Haji Kelas I Aceh. Hibah ini dirancang sebagai sarana praktik langsung bagi calon jemaah.
Kemenhaj memperkuat pengawasan melekat terhadap petugas haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M.
Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi.
Keberadaan petugas haji perempuan dinilai krusial untuk menghadirkan layanan terhadap kebutuhan spesifik jemaah perempuan, yang tidak selalu dapat dilakukan oleh petugas laki-laki.
sebanyak 170 ribu dari total 203.320 jemaah haji reguler 2026 masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
Metode TFG digunakan untuk memvisualisasikan pergerakan ribuan jemaah dan petugas di titik-titik krusial di Tanah Suci, termasuk saat puncak pelaksanaan ibadah haji.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) melarang keras kepala daerah merangkap sebagai petugas haji pada penyelenggaraan haji tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved