Kongres ke VI JQH NU Bahas Al Quran Era Digital

PIMPINAN Pusat Jam’iyatul Qurra’ wal Huffazh (JQH), badan otonom di bawah Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar Kongres VI tahun 2024. 

Sebagai institusi permusyawaratan tertinggi, Kongres JQH NU akan menyusun sejumlah agenda strategis nasional  yang menjadi bidang garapan JQH NU,  merespon isu dan masalah nasional dan global dalam perspektif JQH NU. 

Saifullah Ma’shum, Ketua Umum PP JQH NU didampingi Jazim Khamidi, Ketua Panitia Kongres mengutarakan Kongres yang merupakan institusi permusyawaratan tertinggi di JQH NU akan membahas dan  memutuskan hal-hal strategis organisasi, baik yang sifatnya internal maupun  eksternal, termasuk melakukan pemilihan Ketua Umum dan Rais Majelis Ilmi. 

Baca juga : Rektor Universitas Terbuka Narasumber Sarasehan Pendidikan Kongres PERGUNU

"Pada Kongres  JQH NU ke VI tahun 2024 ini digelar seminar nasional terkait tantangan dan strategi dakwah Al-Qur’an di era digital dengan menghadirkan narasumber  kompeten, dari dalam maupun luar negeri," kata Saifullah Ma’shum pada konferensi pers di kantor JQH NU, Cirendeu, Tangsel, Rabu (12/6). 

Selain itu,  diselenggarakan Bahsul Masail Qur’aniyah (BMQ), komisi yang membahas status hukum sejumlah persoalan terkait dengan bidang Al-Qur’an yang berkembang di masyarakat.

Adapun Tema Kongres, “Transformasi Pendidikan dan Dakwah Al-Qur’an di Era Digital Menyongsong Indonesia Emas”. Menurut Saifullah , Kongres akan dibuka oleh Presiden RI,  dihadiri  Rais Am PBNU dan Ketua Umum PBNU,  dilaksanakan dari tanggal 26-28 Juni 2024, bertempat di Pesantren Sains Tebuireng, di Desa Jombok, Jombang, Jawa Timur. 

Baca juga : Jaringan Gusdurian Tolak Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Menurut Saifullah perkembangan zaman memunculkan banyak tantangan dan problem baru yang berpotensi mengancam eksistensi dan aktivitas pendidikan dan dakwah Al-Qur’an di Tanah Air, terutama yang dikelola  warga Nahdliyin.

Beberapa ancaman dan tantangan tersebut antara lain massifnya model dan platform pendidikan dan dakwah Al-Qur’an yang tidak sejalan, bahkan kontra, dengan sistem kebangsaan dan kultur sosial yang telah lama diakrabi oleh masyarakat Islam dan terutama oleh warga Nahdliyin. 

Pendidikan dan pengajaran Al-Qur’an yang justru melahirkan generasi yang cenderung intoleran dan bahkan radikal dalam menjalani interaksi sosial.

Baca juga : Tambang untuk Muhammadiyah atau Muhammadiyah untuk Tambang?

Hal lain, ialah tantangan berkaitan dengan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan Al-Qur’an yang pada umumnya kurang menggembirakan, dibandingkan dengan perkembangan lembaga pendidikan non-Al-Qur’an.  Selama ini belum ada standarisasi kurikulum atau materi, kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan dan standar kelulusan lembaga pendidikan Al-Qur’an.  

Tantangan lain, lanjut dia  era digital dewasa ini terbukti telah menjadikan manusia dan teknologi harus hidup berdampingan dan senantiasa berkolaborasi. Manusia hari ini sangat bergantung pada teknologi yang merupakan produk ciptaannya sendiri.

Dikatakan, otoritas keagamaan pun mengalami pergeseran, dari para ulama, ustadz, ormas keagamaan dan Pemerintah melalui Kementerian Agama, beralih kepada media baru yang tampak impersonal dan berbasis pada jejaring informasi. Setiap orang dengan mudah mengakses pengetahuan menurut selera dan kebutuhan masing-masing.

Karena itu, kerap terjadi disorientasi faham keagamaan. Banyak kaum muslim, terutama masyarakat urban yang belajar agama --  termasuk Al-Qur’an -- dari internet dan perantaraan media sosial. Sehingga tidak sedikit yang terpapar paham keagamaan yang ekstrem. 

"Hal itu disebabkan antara lain oleh content-content dakwah yang tidak ramah terhadap keragaman dan perubahan zaman.  Bahkan tidak sedikit dari para pendakwah yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur’an sebagai alat justifikasi ideologi ekstremisme, " ungkap Saifullah. (Z-8)