Tambang untuk Muhammadiyah atau Muhammadiyah untuk Tambang

Tambang untuk Muhammadiyah atau Muhammadiyah untuk Tambang?

Mukhaer Pakkanna Wakil Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syamsul Hidayat Daud Alumnus Departement Mining Engineering Eskisehir Osmangazi University, Turki Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Turki 202

12/6/2024 05:00

Tambang untuk Muhammadiyah atau Muhammadiyah untuk Tambang? — Ilustrasi MI(Seno)

KONTROVERSI dilansirnya Peraturan Pemerintah (PP) No 25/2024 tentang Perubahan atas PP No 96/ 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, terutama terkait dengan klausul Pasal 83A tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK), yang penawarannya secara prioritas diberikan kepada badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, memantik Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengkajinya.

Ihwal terpenting beleid Pasal 83A eksplisit mencantumkan tentang WIUPK merupakan wilayah eks PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara); badan usaha tidak dapat dipindahtangankan; badan usaha harus mayoritas sebagai pengendali; badan usaha dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan satu atau afiliasinya; dan penawaran WIUPK berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak PP No 25/2024 berlaku.

Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8920

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com