Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SETIAP anak harus memiliki akses penuh terhadap kehidupan. Karena itu, upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak harus menjadi prioritas untuk diwujudkan.
"Upaya peningkatan layanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak, seperti pemberian imunisasi polio lengkap, harus menjadi perhatian semua pihak, untuk melindungi generasi penerus bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja sama dengan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF menggelar Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio untuk merespons wabah polio di sejumlah daerah yang terjadi pada akhir Desember 2023.
Baca juga : Pencegahan Penyakit Harus Konsisten dan Terukur untuk Lindungi Masyarakat
Hingga saat ini PIN polio itu sudah berlangsung dua putaran. Putaran pertama imunisasi dimulai pada 15 Januari dan putaran kedua pada 19 Februari. Catatan Kemenkes, Sub PIN polio ini hingga 5 Maret 2024 sudah menjangkau 8,7 juta anak berusia 0-7 tahun di 74 kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Menurut Lestari, kecepatan dan ketepatan dalam mengatasi ancaman di sektor kesehatan sangat diperlukan di tengah harapan bangsa ini untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh. Kesiapsiagaan mengantisipasi dampak mewabahnya suatu penyakit, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi kepedulian bersama para pemangku kepentingan dan masyarakat di Tanah Air.
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap upaya menanamkan budaya hidup sehat bisa dilakukan sejak usia dini mulai dari lingkungan keluarga dan di setiap jenjang pendidikan yang dilalui setiap anak bangsa. Rerie berpendapat hanya dengan pemahaman yang sama antarsesama masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat, sejumlah penyakit yang masih mengancam kehidupan setiap anak bangsa dapat diatasi.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah mampu membangun sistem pelayanan kesehatan nasional yang mampu mengantisipasi sekaligus mengatasi setiap ancaman dan tantangan kesehatan yang dihadapi setiap warga negara. (Z-2)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat: Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Relevan hingga Saat Ini.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dorong distribusi guru kompeten dan insentif tepat di wilayah 3T untuk wujudkan pemerataan pendidikan nasional di tahun 2026.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved