Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
FAKULTAS Hukum (FH) Universitas Pancasila (UP) kembali menjadi tuan rumah untuk menggelar Student Exchange Program (SEP) ke-15 di Kampus UP, Jakarta.
Pada acara yang berlangsung pada 16-24 Februari 2024 ini, sebanyak 45 mahasiswa hadir sebagai peserta. Mereka berasal dari lima universitas mitra yakni Universitas Malaya (Malaysia), Universiti Teknologi Mara (Malaysia), Universitas Diponegoro (Semarang), Universitas Warmadewa (Denpasar), dan Universitas Padjajaran (Bandung).
"SEP ini sebagai wadah bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan atas isu-isu terkini dari sudut pandang multidisiplin sehingga bersatu dalam keberagaman," ungkap Dekan FH UP Prof Eddy Pratomo, di Jakarta, Senin (19/2).
Baca juga : Kisruh Pemilihan Dekan FKM Unsrat Manado Belum Tuntas
Karena itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada mahasiswa melakukan kunjungan akademik ke beberapa instansi, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM.
Eddy menjelaskan pada SEP ke-15 ini, FH UP mengusung tema Embracing Diversity and Promoting Peace: The Path to Resolution in The Middle East Conflict.
"Harapannya, dari diskusi ini, mahasiswa memiliki pandangan hak-hak asasi manusia terhadap konflik Palestina-Israel," ujar Eddy.
Baca juga : Klinik Hukum Berperan dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
Dia juga menambahkan hasil diskusi dalam SEP akan disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) melalui Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional serta Dirjen Asia Pasifik dan Afrika.
"Kami harap Kemenlu bisa menindaklanjuti dan mempertimbangkan hasil diskusi kami sebagai salah satu masukan dalam pengambilan keputusan pemerintah Indonesia menyikapi konflik Palestina-Israel," tutup Eddy. (S-2)
Baca juga : Palestina dan Titik Buta-Tuli Dunia
Elon Musk menuding Apple memihak ChatGPT di App Store. Ia bahkan berjanji akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
Ketua IBLAM School of Law, Prof Angkasa menegaskan bahwa pendidikan hukum tidak bisa stagnan di tengah era yang bergerak cepat.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Nikita Mirzani meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk meluruskan hukum di Indonesia, usai menjalani sidang dakwaan kasus pemerasan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku yang bertindak sebagai justice collaborator.
KEHADIRAN perguruan tinggi berkualitas disebuat membuat nilai sebuah kawasan meningkat. Itu karena kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan berkualitas semakin meningkat.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menggelar Peringatan 1 Tahun sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
Langkah ini merupakan bentuk investasi jangka panjang untuk mencetak atlet profesional yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Tangerang di kancah nasional dan internasional.
Keberhasilan transformasi USNI juga tidak lepas dari pemahaman terhadap mahasiswa yang menjadi subjek utama, yaitu Gen Z yang dikenal penuh semangat dan punya impian besar.
UNIVERSITAS Siber Asia (UNSIA) masuk sebagai 100 besar universitas terdepan dalam bidang inovasi di dunia dalam daftar The World University Rankings for Innovation (WURI) 2025.
Magister Data Sains Universitas Mercu Buana merupakan program unggulan yang adaptif terhadap disrupsi digital dan relevan terhadap kebutuhan industri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved