Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qomas mengajak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk menjalankan mindset melayani dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Pihaknya tidak ingin lagi mendengar aparatur sipil negara (ASN) hanya minta dilayani, tetapi mampu memberikan pelayanan terbaik kepada publik.
Itu disampaikan Gus Men, sapaan akrabnya, saat membuka secara resmi Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Anwar Musaddad UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat. Lebih dari 40.000 peserta PPPK dari berbagai latar belakang memulai perjalanan menjadi ASN.
Ia berharap acara itu memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh peserta PPPK. "Kementerian Agama menerima jumlah PPPK terbesar, 40.000 lebih, di antara semua kementerian dan lembaga. Ini langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," ucapnya di Bandung, Kamis (25/1/2024).
Baca juga: Doa Khatam Al-Quran dalam Bahasa Arab, Latin, dan Artinya
Gus Men memberikan pesan penting kepada para peserta Orientasi PPPK tentang pentingnya menghargai peran orangtua dalam setiap kesuksesan. "Saudara-saudara sekalian, SK PPPK yang diterima merupakan hasil doa dan didikan orangtua. Ingatlah untuk menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada mereka," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Gus Men juga mengajak para peserta untuk menjaga hubungannya dengan para orangtua, bahkan setelah mereka wafat. "Datangilah makam orang tua, ziarahi, dan jaga amanah negara melalui PPPK ini dengan baik," tambahnya.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Tuhan, Presiden Joko Widodo, dan semua pihak yang telah memberikan kesempatan kepada para peserta PPPK, "Kita sekarang resmi menjadi ASN PPPK dan itu berkat takdir yang baik, dan kebijakan Presiden Joko Widodo," ujar Gus Men. Kepala Balitbang Diklat, Suyitno, juga diminta Gus Men untuk melaksanakan kegiatan itu tidak hanya sebagai rutinitas, tetapi untuk bisa membentuk mental dan mindset melayani yang kuat di kalangan ASN.
Baca juga: Kemenag Sosialisasikan Regulasi Haji dan Umrah kepada Puluhan PPIU Baru
Sebelumnya, Kepala Balitbang Diklat Suyitno dalam laporannya menyampaikan dua hal. Pertama, Orientasi PPPK sejumlah 10.300 peserta. Mayoritas ialah guru sejumlah 4.281 peserta, dosen 1.537 peserta, dan fungsional lain 300-an peserta yang ditempatkan di unit eselon 1 pusat. Sisanya bertebaran di seluruh kanwil, kabupaten/kota, dan beberapa lembaga pendidikan lain.
Kedua, seperti yang sudah dilakukan pada tahun lalu, Orientasi PPPK tahun ini juga menggunakan pendekatan blended. Mereka sebelumnya mengikuti Massive Open Online Courses (MOOC). Sisanya karena harus ada penguatan karakter, dan penguatan disiplin, dilakukan dengan offline yang nanti dikawal para widyaiswara di Indonesia. Persebarannya di semua Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan dari Aceh sampai Papua.
"Saya mengucapkan selamat kepada bapak dan ibu PPPK semuanya, anda semua memasuki keluarga besar ASN Kemenag. Kata kuncinya hanya satu, loyal terhadap perintah pimpinan," pungkasnya. Orientasi PPPK ini dihadiri para eselon 1 Kementerian Agama, staf khusus dan staf ahli Menteri Agama, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Barat, kepala Balai Diklat Keagamaan, dan Loka Diklat Keagamaan, serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (RO/Z-2)
MAKI berencana mengadukan pimpinan KPK ke Komisi III DPR RI terkait mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah
KPK pastikan pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rumah kembali ke rutan sesuai prosedur hukum kasus korupsi kuota haji.
KPK langsung memeriksa Yaqut Cholil Qoumas usai kembali dijebloskan ke rutan. Penyidikan korupsi kuota haji Rp622 miliar terus dikebut.
KPK menjadwalkan pemeriksaan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas hari ini (25/3/2026) untuk mendalami peran pihak lain dalam kasus dugaan korupsi kuota haji.
MANTAN Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas jadi tahanan rumah. Eks penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap, meminta KPK menghentikan sementara pengalihan status penahananÂ
Eks Jubir KPK Febri Diansyah menilai pengalihan tahanan Yaqut sah secara hukum, asalkan tidak ada unsur transaksional. Ini penjelasannya.
Pembatasan belanja pegawai maksimal 30% dari APBD, sebagaimana diatur dalam regulasi keuangan pusat-daerah, kehilangan relevansi ketika tidak diimbangi dukungan fiskal yang memadai.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk mempertahankan seluruh tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Pemerintah pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen APBD tahun 2027 akan berdampak pada ribuan PPPK paruh waktu terancam PHK
antara niat baik kebijakan dan keterbatasan struktur. Di titik inilah kesejahteraan guru non-ASN menjadi cermin cara negara mengelola tanggung jawabnya sendiri.
PEMERINTAH Kabupaten Bekasi mengalokasikan anggaran senilai Rp176 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN dan PPPK menjelang Lebaran 2026.
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved