Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 nanti diminta benar-benar merealisasikan kebijakan transisi energi yang rendah emisi dan berkeadilan. Forest Watch Indonesia (FWI) menilai kebijakan yang saat ini diterapkan justru mengancam lingkungan, seperti deforestasi. Selain itu, masyarakat dirugikan karena adanya dampak negatif seperti konflik agraria hingga kerugian ekonomi.
Berdasarkan pemetaan implementasi transisi energi biomassa dan pengamatan pada lumbung deforestasi baru, FWI melaporkan sepanjang 2017-2021 telah terjadi penebangan terhadap 55 ribu hektare hutan. Lebih detail, Aksi itu dilakukan oleh 13 perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE). Bahkan, diproyeksikan, angkanya bisa bertumbuh hingga 4,65 juta ha. Potensi itu didasari pada pengamatan yang dilakukan pada aktivitas pengembangan bioenergi melalui biomassa pada PLTU saat ini.
“Kami memberikan warning kepada tiga paslon, bahwasannya biomassa yang diimplementasikan dengan co-firing, jika tetap menggunakan tata kelola yang sama pada 52 PLTU saat ini, maka proyeksi hutan alam Indonesia yang menjadi korban akan mencapai 4,65 juta hektar,” ujar Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia Anggi Putra Prayoga dalam keterangan resmi, Minggu (21/1).
Baca juga: Belum Ada Capres Cawapres yang Kedepankan Isu Lingkungan
Di sisi lain, data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas co-firing PLN di 43 PLTU dengan membakar 1 juta ton biomassa selama 2023, justru menghasilkan emisi 1,7 juta ton emisi karbon. Bahkan, praktik co-firing itu juga berpotensi memperpanjang masa operasional PLTU-PLTU tua yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun.
Kebijakan biofuel pun sebagian besar masih mengandalkan bahan baku dari kelapa sawit, dengan risiko perluasan lahan sawit secara besar-besaran. Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel, khususnya biodiesel, berdampak pada ketersediaan sawit untuk produksi bahan pangan seperti minyak goreng.
Pada 2022, data GAPKI memproyeksikan konsumsi sawit untuk pangan mencapai 9,6 juta ton, sementara konsumsi sawit untuk biodiesel hampir menyusul di angka 8,8 juta ton. Kompetisi penggunaan sawit untuk biofuel ini pada akhirnya akan memicu deforestasi, karena perlunya perluasan lahan untuk memenuhi permintaan kedua sektor.
Baca juga: Tiga Cawapres Didesak Paparkan Gagasan Konkret soal Transisi Energi
“Pengembangan bioenergi diantaranya dari biofuel dan biomassa yang bersumber dari produk perkebunan, yakni kelapa sawit, dan kehutanan seperti beberapa jenis kayu, akan mendorong meningkatnya kebutuhan lahan dan mengancam keberadaan hutan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batasan penggunaan bioenergi dan percepatan peralihan ke energi bersih,” pungkas Anggi. (Z-11)
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Sepanjang 2024, kehilangan tutupan hutan alam teridentifikasi di seluruh pulau besar, dengan Kalimantan Timur dan wilayah Sumatra menjadi episentrum deforestasi tertinggi.
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
DESEMBER 2025 seharusnya menjadi bulan penuh refleksi dan harapan.
Pembangunan ekstraktif banyak menimbulkan dampak sosial-ekologis, misalnya, ruang hidup masyarakat adat dan lokal terampas.
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menegaskan 80% penyebab banjir berasal dari kerusakan lingkungan, bukan cuaca ekstrem.
"Kami melihat akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved