Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden dan wakil presiden yang terpilih dalam Pilpres 2024 nanti diminta benar-benar merealisasikan kebijakan transisi energi yang rendah emisi dan berkeadilan. Forest Watch Indonesia (FWI) menilai kebijakan yang saat ini diterapkan justru mengancam lingkungan, seperti deforestasi. Selain itu, masyarakat dirugikan karena adanya dampak negatif seperti konflik agraria hingga kerugian ekonomi.
Berdasarkan pemetaan implementasi transisi energi biomassa dan pengamatan pada lumbung deforestasi baru, FWI melaporkan sepanjang 2017-2021 telah terjadi penebangan terhadap 55 ribu hektare hutan. Lebih detail, Aksi itu dilakukan oleh 13 perusahaan Hutan Tanaman Energi (HTE). Bahkan, diproyeksikan, angkanya bisa bertumbuh hingga 4,65 juta ha. Potensi itu didasari pada pengamatan yang dilakukan pada aktivitas pengembangan bioenergi melalui biomassa pada PLTU saat ini.
“Kami memberikan warning kepada tiga paslon, bahwasannya biomassa yang diimplementasikan dengan co-firing, jika tetap menggunakan tata kelola yang sama pada 52 PLTU saat ini, maka proyeksi hutan alam Indonesia yang menjadi korban akan mencapai 4,65 juta hektar,” ujar Manager Kampanye, Advokasi, dan Media Forest Watch Indonesia Anggi Putra Prayoga dalam keterangan resmi, Minggu (21/1).
Baca juga: Belum Ada Capres Cawapres yang Kedepankan Isu Lingkungan
Di sisi lain, data terbaru menunjukkan bahwa aktivitas co-firing PLN di 43 PLTU dengan membakar 1 juta ton biomassa selama 2023, justru menghasilkan emisi 1,7 juta ton emisi karbon. Bahkan, praktik co-firing itu juga berpotensi memperpanjang masa operasional PLTU-PLTU tua yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun.
Kebijakan biofuel pun sebagian besar masih mengandalkan bahan baku dari kelapa sawit, dengan risiko perluasan lahan sawit secara besar-besaran. Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel, khususnya biodiesel, berdampak pada ketersediaan sawit untuk produksi bahan pangan seperti minyak goreng.
Pada 2022, data GAPKI memproyeksikan konsumsi sawit untuk pangan mencapai 9,6 juta ton, sementara konsumsi sawit untuk biodiesel hampir menyusul di angka 8,8 juta ton. Kompetisi penggunaan sawit untuk biofuel ini pada akhirnya akan memicu deforestasi, karena perlunya perluasan lahan untuk memenuhi permintaan kedua sektor.
Baca juga: Tiga Cawapres Didesak Paparkan Gagasan Konkret soal Transisi Energi
“Pengembangan bioenergi diantaranya dari biofuel dan biomassa yang bersumber dari produk perkebunan, yakni kelapa sawit, dan kehutanan seperti beberapa jenis kayu, akan mendorong meningkatnya kebutuhan lahan dan mengancam keberadaan hutan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batasan penggunaan bioenergi dan percepatan peralihan ke energi bersih,” pungkas Anggi. (Z-11)
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
DALAM satu dekade 2014-2024 luas hutan alam di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Barito di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan telah berkurang (deforestasi) hingga 29 ribu hektare lebih.
DESEMBER 2025 seharusnya menjadi bulan penuh refleksi dan harapan.
Pembangunan ekstraktif banyak menimbulkan dampak sosial-ekologis, misalnya, ruang hidup masyarakat adat dan lokal terampas.
Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menegaskan 80% penyebab banjir berasal dari kerusakan lingkungan, bukan cuaca ekstrem.
"Kami melihat akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik,”
PT Astra Agro Lestari Tbk menegaskan konsistensinya dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan, termasuk Nol Deforestasi, yang telah menjadi bagian dari operasional perusahaan sejak 2015.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved