Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan energi terbarukan mendesak ketiga calon wakil presiden (cawapres) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memaparkan gagasan konkret terkait kebijakan transisi energi di debat keempat Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, yang tergabung dalam koalisi tersebut berharap, dalam debat cawapres yang digelar, Minggu (21/1), ketiga kontestan fokus menawarkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Itu harus dilakukan agar Indonesia dapat segera mengakhiri ketergantungan terhadap energi fosil.
“Visi dan kebijakan tiap cawapres untuk mengurangi ketergantungan energi fosil secara konkret dinanti banyak pihak. Kami menanti seberapa ambisius arah transisi energi dari ketiga cawapres itu," ujar Agung dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).
Baca juga: 2.000 Personel Polri Siap Amankan Debat Cawapres
Ia mengungkapkan dalam dokumen visi-misi, ketiga capres punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Tanah Air. Ketiganya juga menjanjikan pensiun dini PLTU secara bertahap. Strategi yang lebih rinci untuk mencapai janji-janji tersebut perlu jadi fokus dalam debat cawapres mendatang.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto menyampaikan lambatnya pencapaian target energi terbarukan di pemerintahan saat ini harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintahan selanjutnya. Akselerasi pembangunan proyek energi terbarukan harus menjadi prioritas dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca juga: Ekonom: Solusi Transisi Energi dari Gibran cuma Gimik
“Kami berharap para kandidat punya konsep yang jelas pada proses demokratisasi energi dalam hal pelibatan masyarakat dan dorongan menyeluruh, baik mekanisme insentif maupun dukungan riset pengembangan transisi energi," ungkapnya.
Adapun, Inisiator dari PilahPilih.id mengatakan debat capres seharusnya menjadi ajang yang membuat masyarakat lebih memahami dan mendukung proses transisi energi. Pembahasan yang berkutat pada adu jargon, istilah dan singkatan yang rumit, dan tidak dipahami masyarakat awam justru membuat debat menjadi minim esensi.
“Kita akan lihat apakah dalam debat nanti para cawapres akan memberikan solusi dan memunculkan gagasan kebijakan konkret yang benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau hanya menambah jargon atau singkatan baru saja,” kata Mutia. (Z-11)
Wacana penghentian insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) berpotensi menghambat laju transisi energi nasional.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk merefleksikan dinamika isu energi nasional dan global sepanjang tahun 2025, sekaligus membahas arah kebijakan energi nasional pada tahun 2026.
Pertamina NRE kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam transisi energi nasional dengan menandatangani nota kesepahaman bersama perusahaan Tiongkok.
Dukungan pembiayaan yang tepat, inklusif, dan berkelanjutan akan memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga adil dan memberikan manfaat.
Selama kesenjangan antara narasi diplomasi iklim dan implementasi kebijakan dalam negeri tetap terbentang lebar, komitmen emisi net-zero 2060 akan terus menjadi tantangan besar.
Pemerintah memproyeksikan tambahan kapasitas pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) akan tumbuh 2,5% hingga 3,2% per tahun.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved