Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam gerakan energi terbarukan mendesak ketiga calon wakil presiden (cawapres) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD memaparkan gagasan konkret terkait kebijakan transisi energi di debat keempat Pilpres 2024.
Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah, Agung Budiono, yang tergabung dalam koalisi tersebut berharap, dalam debat cawapres yang digelar, Minggu (21/1), ketiga kontestan fokus menawarkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Itu harus dilakukan agar Indonesia dapat segera mengakhiri ketergantungan terhadap energi fosil.
“Visi dan kebijakan tiap cawapres untuk mengurangi ketergantungan energi fosil secara konkret dinanti banyak pihak. Kami menanti seberapa ambisius arah transisi energi dari ketiga cawapres itu," ujar Agung dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).
Baca juga: 2.000 Personel Polri Siap Amankan Debat Cawapres
Ia mengungkapkan dalam dokumen visi-misi, ketiga capres punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan di Tanah Air. Ketiganya juga menjanjikan pensiun dini PLTU secara bertahap. Strategi yang lebih rinci untuk mencapai janji-janji tersebut perlu jadi fokus dalam debat cawapres mendatang.
Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto menyampaikan lambatnya pencapaian target energi terbarukan di pemerintahan saat ini harus menjadi pembelajaran penting bagi pemerintahan selanjutnya. Akselerasi pembangunan proyek energi terbarukan harus menjadi prioritas dan melibatkan partisipasi masyarakat.
Baca juga: Ekonom: Solusi Transisi Energi dari Gibran cuma Gimik
“Kami berharap para kandidat punya konsep yang jelas pada proses demokratisasi energi dalam hal pelibatan masyarakat dan dorongan menyeluruh, baik mekanisme insentif maupun dukungan riset pengembangan transisi energi," ungkapnya.
Adapun, Inisiator dari PilahPilih.id mengatakan debat capres seharusnya menjadi ajang yang membuat masyarakat lebih memahami dan mendukung proses transisi energi. Pembahasan yang berkutat pada adu jargon, istilah dan singkatan yang rumit, dan tidak dipahami masyarakat awam justru membuat debat menjadi minim esensi.
“Kita akan lihat apakah dalam debat nanti para cawapres akan memberikan solusi dan memunculkan gagasan kebijakan konkret yang benar-benar menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat atau hanya menambah jargon atau singkatan baru saja,” kata Mutia. (Z-11)
INDONESIA terus mendorong percepatan transisi menuju energi bersih seiring besarnya potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pamerkan bukti pembangunan energi inklusif Indonesia di forum internasional Tokyo. Dari program B50 hingga BBM Satu Harga
PLN Enjiniring harus memastikan seluruh strategi perusahaan selaras dengan kebijakan pemerintah serta arah transformasi energi yang dijalankan oleh PLN sebagai induk usaha.
Tujuan utama inisiatif ini ialah merespons krisis iklim global yang dampaknya semakin terasa di Indonesia, lewat pendekatan moral, spiritual, dan aksi kolektif berbasis nilai-nilai Islam.
Transisi energi ini juga mencerminkan semangat kepemimpinan dalam menjawab tantangan industri yang semakin menuntut praktik bisnis berkelanjutan.
TRANSISI energi kerap dipahami sebagai agenda teknokratis: menurunkan emisi, membangun pembangkit surya, mempercepat kendaraan listrik.
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved