Pakar UGM Desak Pemerintah Segera Rehabilitasi DAS

PENELITI Hidrologi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Hatma Suryatmojo, mendesak pemerinta untuk segera menerapkan strategi guna mencegah terulangnya bencana banjir bandang yang disertai tanah longsor. Strategi yang dimaksud yakni menghentikan deforestasi, melindungi sisa hutan di kawasan, rehabilitas daerah aliran sungan (DAS), dan reforestasi.

Dalam diskusi bertajuk ‘Pengelolaan Hutan dan Mitigasi Bencana’ di Auditorium Fakultas Kehutanan, Senin (8/12), beberapa pakar menelaah lebih dalam penyebab bencana tersebut serta mitigasi bencana apa yang bisa dilakukan dilihat dari beberapa aspek geospasial, kebijakan kehutanan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta perencanaan dan perhutanan sosial.

Hatma Suryatmojo mengatakan, bencana banjir Sumatra merupakan hasil interaksi fatal antara faktor pemicu yaitu cuaca ekstrem yang menghantam ekosistem hutan yang sudah sangat rapuh. Kapasitas alam untuk meredam bencana semakin berkurang karena deforestasi, alih fungsi lahan dan tata ruang yang belum memperhatikan aspek kerawanan bencana.

Baca juga : Pratikno: Bencana di Sumatra Sangat Berat

“Curah hujan ekstrem memang ada dan itu menjadi pemicu awal. Sehingga kami melihat akar masalah sesungguhnya adalah perusakan ekosistem hulu sampai hilir dari daerah aliran sungai dan kelalaian tata ruang yang terjadi secara sistematik,” ucapnya.

Ia mendesak, perlunya pendekatan teknis dan sosial dalam penataan ulang ruang berbasis risiko bencana, peringatan dini, edukasi dan pelibatan masyarakat. “Bencana ini bukan kegagalan alam melainkan kegagalan dalam implementasi dan penegakan hukum terhadap regulasi konservasi dan juga tata ruang yang sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, Belinda Arunarwati Margono dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sepakat dengan pemaparan Hatma bahwa bencana tersebut memiliki banyak penyebab. Mulai dari geomorfologi kondisi fisik permukaan dan tanah, cuaca ekstrem, serta faktor antropologi manusia dan budayanya. Beberapa permasalahan juga terkendala karena belum optimalnya komunikasi, interaksi, dan pemahaman antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Baca juga : Data Korban Banjir Sumbar Hingga Senin (1/12), 166 Orang Meninggal Dunia, 111 Dinyatakan Hilang

“Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah belum terbangun sehingga deteksi dini sudah ada, tetapi tidak ada mekanisme termasuk kepedulian atau pemahaman faktor-faktor ini membuat bencana tetap terjadi," ujar Belinda.

Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM Prof. San Afri Awang menambahkan, pengawasan pembangunan kehutanan selama ini masih sangat lemah karena komunikasi pemerintah daerah dan pusat kurang baik. Ia mempertegas permasalahan serius ini perlu diantisipasi ke depannya. "Terlihat dari pemerintah daerah yang tidak menjalankan penegakkan hukum seperti Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air (KTA) yang bahkan tidak dianggarkan," ungkapnya.

Sementara pakar konservasi tanah dan air dari Fakultas Kehutanan UGM Prof. Ambar Kusumandari menyampaikan pandangannya pada aspek konservasi tanah dan air serta pengelolaan DAS pada kejadian bencana yang menimpa tiga provinsi di Sumatra tersebut. Secara morfometri DAS, kata Ambar, ketiga wilayah tersebut sedari awal mempunyai potensi kebencanaan yang tergolong tinggi pada 4 dari 10 DAS yang sudah dikaji. Ditambah dengan kondisi tanah ketiga wilayah tersebut yang dilewati oleh patahan sehingga memiliki kesempatan yang lebih tinggi untuk terjadi longsor setelah gempa bumi.

“Dengan deforestasi yang sangat cepat, bencana hidrometeorologis akan semakin meningkat yang memiliki dampak besar dari berkurangnya keanekaragaman hayati, menghilangnya sumber cadangan air,” terangnya.

Sedangkan Dosen Kehutanan UGM lainnya, Prof. Ahmad Maryudi, menyoroti laju deforestasi pada taman nasional di Sumatra umumnya terjadi karena faktor antropogenik atau bencana akibat tindakan dan kelalaian manusia. Hal ini juga disebabkan oleh kebijakan yang telah terinflasi, kualitas kebijakan yang rendah ditambah kemampuan implementasi yang kurang semakin memperburuk keadaan.

“Tidak bisa dinafikkan bahwa deforestasi ini salah satu kontributor dari bencana tetapi deforestasi ini akumulasi bertahun-tahun dan disebabkan adanya policy inflation dan capacity collapse,” tuturmua.(M-2)