Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KONSULTAN dan peneliti Wahid Foundation, Libasut Taqwa, berharap tahun politik menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak memberi pengaruh negatif kepada kehidupan beragama di Indonesia.
Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menangani potensi terjadinya pengaruh negatif tersebut. Tidak hanya melalui solusi jangka pendek, tetapi juga memberikan jalan keluar yang berkesinambungan dan dapat mengakomodasi semua pihak.
“Kita berharap tahun politik ini tidak memberikan pengaruh negatif terhadap situasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Kalaupun ada, kita berharap pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama menanganinya,” kata Libasut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/1/2024).
Baca juga: Soal Dugaan Penistaan Agama Zulhas, IPW: Polisi tidak Perlu Buru-buru
Menurut Libasut, negara selama ini telah berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Tampak dengan semakin menurunnya jumlah konflik yang terjadi dengan latar belakang perbedaan etnis atau agama pascareformasi.
“Kita harus akui bahwa selama ini pemerintah serta masyarakat telah berhasil dalam menjaga kerukunan umat beragama. Sejauh ini, temuan konflik sosial yang terjadi seperti pada masa-masa awal reformasi semakin berkurang,” katanya.
Pemerintah telah mendorong berbagai kebijakan yang mendukung terciptanya kerukunan antarumat beragama, ras, etnis, dan latar belakang.
Namun, kata dia, masih ditemukan beberapa tantangan, seperti kebijakan yang masih memfavoritkan kelompok tertentu dan kurangnya ruang perjumpaan antaragama, suku, dan golongan.
Baca juga: Dugaan Penistaan Agama Zulhas, Peneliti ISESS: Polri Jangan Tebang Pilih
Menurutnya, penyebaran literasi yang moderat untuk menjembatani berbagai golongan dan latar belakang juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap eksistensi agama, kelompok, dan golongan yang berbeda berpotensi memunculkan intoleransi.
Ia mengakui potensi kampanye negatif akan tetap ada. Selain karena kurangnya literasi dalam memahami keberagaman, informasi dari media sosial atau internet yang tidak tepat juga menjadi faktor masyarakat termakan narasi intoleran.
“Oleh karena itu, pemahaman kritis terhadap isu-isu internasional perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat bisa mengambil kesimpulan dengan lebih berimbang,” kata Libasut.
Baca juga: Pemuda ICMI Sebut Zulhas Labrak Etika dan Sensitivitas Agama
Untuk itu, Libasut berharap kemajuan Indonesia dalam memelihara kerukunan masyarakat antargolongan tidak dirusak oleh kepentingan sesaat, seperti dengan politik identitas dan politisasi agama di tahun politik. Pemilu 2024, kata Libasut, harus dirayakan dengan suka cita.
“Penggunaan isu identitas untuk kepentingan elektoral bisa menjadi baik selama tidak mendiskreditkan pihak tertentu karena perbedaan latar belakangnya. Strategi politik pemenangan calon tertentu yang menggunakan isu identitas secara diskriminatif inilah yang harus kita tolak,” ujarnya. (Ant/S-4)
Masa setelah Musyawarah Nasional (Munas) pada Agustus hingga November dimanfaatkan untuk menyiapkan organisasi PBSI bersama konsultan yang ditunjuk.
IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menambah departemen baru, yakni Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum dalam pengumuman terbentuknya Struktur Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029.
Sebagai konsultan, mereka bekerja sama dengan dokter spesialis kebidanan dan kandungan lain, bidan, serta tenaga medis lainnya untuk memastikan perawatan yang terbaik bagi ibu hamil.
Alasannya, wajib pajak dan konsultan pajak memerlukan perlindungan payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak mereka.
Integrasi ini membantu perusahaan menyediakan layanan yang terdiversifikasi dan berkualitas tinggi kepada tiga target pasar.
Dengan aplikasi Tnos, masyarakat di pelosok manapun bisa konsultasi ntuk mendapatkan layanan konsultasi hukum yang memadai.
Puasa mengajarkan nilai-nilai dasar berbangsa di tengah keberagaman.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekaguman kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Pada bulan ini 15 tahun silam, tepatnya pada 31 Desember 2009, Bapak Bangsa itu meninggal dunia. Sejak itu, setiap bulan Desember diperingati sebagai Bulan Gus Dur yang diisi dengan haul
Abdurrahman Wahid, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, adalah sosok yang tak pernah kehabisan humor. Presiden ke-4 Indonesia ini memiliki gaya humor yang cerdas, jenaka, dan penuh makna.
Gus Dur atau Abdurrahman Wahid bukan hanya Presiden ke-4 Indonesia, tetapi juga simbol toleransi dan pelopor perubahan yang meninggalkan warisan berharga.
Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah sosok yang dikenang sebagai pejuang pluralisme dan demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved