Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, adalah sosok yang dikenang sebagai pejuang pluralisme dan demokrasi.
Kini, Presiden Prabowo Subianto berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur, sebuah penghormatan yang mencerminkan kontribusinya dalam membangun Indonesia yang inklusif dan toleran.
Lahir pada 4 Agustus 1940 di Jombang, Jawa Timur, Gus Dur tumbuh dalam lingkungan keluarga ulama Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya, KH Wahid Hasyim, adalah Menteri Agama pertama RI sekaligus putra pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari. Sementara ibunya, Hj. Sholehah, berasal dari keturunan KH Bisri Sansuri, tokoh besar NU lainnya.
Gus Dur bercita-cita menjadi anggota ABRI di masa kecil, tetapi keinginan itu pupus ketika ia harus mengenakan kacamata pada usia 14 tahun. Namun, hal tersebut tidak menghentikan semangat belajarnya. Ia menempuh pendidikan di berbagai pesantren, termasuk Pesantren Tebuireng, Tegalrejo, dan Tambak Beras, yang membentuknya menjadi pribadi toleran dan berpikiran terbuka.
Pada usia 22 tahun, Gus Dur melanjutkan pendidikan ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Selama belajar di sana, ia terlibat aktif dalam organisasi pelajar Indonesia dan terpapar berbagai pemikiran global mengenai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia.
Setelah menyelesaikan studi di Mesir, ia melanjutkan pendidikan ke Baghdad dan kemudian ke Eropa. Di Belanda, Gus Dur mendirikan Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan Malaysia, wadah diskusi yang mempertemukan pemikiran Islam modern dengan tantangan global.
Kembali ke Indonesia pada 1970-an, Gus Dur mulai dikenal sebagai intelektual yang kritis. Pada 1984, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU dan memimpin organisasi tersebut menerima Pancasila sebagai asas tunggal.
Di bawah kepemimpinannya, Gus Dur mempromosikan inklusivitas dan toleransi antarumat beragama. Meski sering mengkritik kebijakan Orde Baru, ia tetap konsisten dalam memperjuangkan hak-hak minoritas dan kebebasan berpendapat. Salah satu langkah kontroversialnya adalah kunjungannya ke Israel pada 1994 yang memicu pro dan kontra.
Saat menjabat sebagai Presiden RI (1999–2001), Gus Dur menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, mencabut larangan penggunaan bahasa Mandarin, dan memperjuangkan kebebasan pers. Ia memimpin bangsa di tengah krisis politik dan ekonomi, membawa Indonesia menuju demokrasi yang lebih matang.
Gus Dur meninggal dunia pada 30 Desember 2009, meninggalkan warisan besar bagi Indonesia. Sebagai tokoh pluralisme, ia mengajarkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan hambatan.
Penghargaan gelar Pahlawan Nasional yang direncanakan oleh Presiden Prabowo adalah pengakuan atas dedikasi Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan keberagaman. Penghormatan ini juga menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan toleran.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelar syukuran atas anugerah gelar pahlawan nasional kepada K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Marsinah.
Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh bangsa pada Senin (10/11), bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional.
Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) disebut sama-sama memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia dalam bidang yang berbeda.
KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan saatnya bangsa Indonesia bersatu, saling mendukung dan menguatkan untuk membangun bangsa bersama-sama.
Puasa mengajarkan nilai-nilai dasar berbangsa di tengah keberagaman.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kekaguman kepada Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved