Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Yayasan Jayabaya, Moestar Pj Moeslim, menilai Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, dan Presiden ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sama-sama memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia dalam bidang yang berbeda. Soeharto, menurutnya, berperan melalui pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional, sementara Gus Dur melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Oleh karena itu, keduanya layak menerima gelar pahlawan nasional.
Moestar mengatakan penghargaan terhadap Soeharto tidak berarti menghapus masa lalu, melainkan merupakan pengakuan atas kontribusinya dalam membangun fondasi ekonomi nasional, stabilitas politik, dan kemandirian bangsa. Dalam pandangannya, rekonsiliasi sejarah merupakan wujud kedewasaan bangsa dalam memahami perjalanan masa lalunya.
Lebih lanjut, Moestar menyoroti peran Soeharto dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis dan membangun sistem ekonomi yang tangguh. Ia juga menilai sikap kenegarawanan Soeharto terlihat saat ia memilih mengundurkan diri secara sukarela dari jabatan presiden, alih-alih menggunakan kekuatan militer untuk mempertahankan kekuasaan.
“Beliau memiliki kesempatan menggunakan kekuatan tentara, tetapi memilih tunduk pada kehendak rakyat,” ujarnya.
Moestar memahami sikap sejumlah pihak, termasuk Megawati Soekarnoputri yang masih menyimpan luka sejarah terhadap masa pemerintahan Soeharto. Namun, ia menegaskan bahwa bangsa yang dewasa harus mampu memandang sejarah secara utuh dan proporsional, dengan mengakui tidak hanya sisi kelam, tetapi juga jasa dan pengabdian yang telah diberikan.
Selain itu, Moestar mengingatkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mencabut Ketetapan MPR (TAP MPR) yang sebelumnya berkaitan dengan Soeharto dan Gus Dur. Ia berpendapat bahwa pencabutan tersebut menjadi landasan moral dan politik bagi negara untuk memberikan penghargaan berupa gelar pahlawan nasional kepada kedua tokoh tersebut.
Dalam pandangannya, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga sangat layak menerima gelar yang sama. Gus Dur, kata Moestar, berjasa besar dalam memperkuat nilai-nilai toleransi, kemanusiaan, dan pluralisme di Indonesia.
“Gus Dur adalah sosok yang menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa,” tegasnya. (H-3)
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Bahlil Lahadalia menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia berharap pihak yang menolak dapat menerima keputusan pemberian gelar tersebut.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Soeharto usai menyebutnya pembunuh jutaan rakyat
Bahkan dunia media sosial seperti X (twitter) ini penetapan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi tranding.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved