Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
GUS Dur atau Abdurrahman Wahid bukan hanya Presiden ke-4 Indonesia, tetapi juga simbol toleransi dan pelopor perubahan yang meninggalkan warisan berharga.
Meskipun masa kepemimpinannya hanya berlangsung dari 1999 hingga 2001, Gus Dur berhasil mencatatkan berbagai prestasi yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto berencana menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur, sebuah penghormatan yang mencerminkan kontribusinya dalam membangun Indonesia.
Salah satu warisan Gus Dur yang paling dikenang adalah perjuangannya dalam meningkatkan toleransi antarumat beragama di Indonesia.
Salah satu kebijakan monumental yang dicetuskannya adalah pengakuan Tahun Baru Imlek sebagai hari perayaan yang dapat dirayakan secara bebas.
Sebelumnya, di masa Orde Baru, perayaan Imlek dibatasi oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967. Gus Dur dengan tegas mencabut peraturan tersebut dan menggantinya dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 6 Tahun 2000, yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek. Kebijakan ini juga menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif, langkah awal sebelum akhirnya dijadikan hari libur nasional pada 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Melalui kebijakan ini, Gus Dur menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Ia menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak menjalankan tradisi dan keyakinannya tanpa diskriminasi.
Selain mendukung kebebasan beragama, Gus Dur juga memainkan peran penting dalam melegalkan agama Konghucu. Langkah ini memberikan hak-hak yang setara bagi penganut Konghucu, yang sebelumnya sering diabaikan oleh negara.
Dengan kebijakan ini, Gus Dur menempatkan kesetaraan dan keadilan sosial sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya.
Gus Dur menghadapi tantangan besar saat Indonesia sedang berusaha bangkit dari krisis moneter 1997–1998. Namun, ia berhasil menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi.
Di antaranya adalah meningkatkan ekspor, mengurangi beban hutang negara, dan melakukan reformasi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk PLN, yang sebelumnya mengalami kerugian besar.
Meski masa kepemimpinannya singkat, langkah-langkah tersebut memberikan dampak positif dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dialami Indonesia pascakrisis.
Kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 100 persen menjadi salah satu kebijakan Gus Dur yang berdampak besar.
Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pegawai, tetapi juga mendongkrak daya beli masyarakat dan membantu memulihkan stabilitas ekonomi.
Gus Dur juga berperan penting dalam mendorong demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia. Ia menentang diskriminasi, membela hak-hak minoritas, dan mengadvokasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
Gus Dur juga mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap kebijakan pemerintah, menciptakan ruang yang lebih besar untuk dialog dan transparansi dalam politik nasional.
Sebagai seorang cendekiawan, aktivis kemanusiaan, dan pemimpin yang visioner, Gus Dur adalah simbol toleransi dan pluralisme. Kepemimpinannya adalah refleksi dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan dianggap sebagai kekayaan bangsa.
Warisan Gus Dur akan terus dikenang sebagai pilar penting dalam perjalanan Indonesia menuju masyarakat yang lebih adil, toleran, dan demokratis. (ISAIS UIN Suska Riau/Z-10)
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Gelar Pahlawan Nasional yang diterima kedua tokoh tersebut merupakan kebanggaan sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk terus meneladani perjuangan mereka.
Idrus menegaskan bahwa momentum ini sebaiknya dijadikan kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan reformasi dan memperbaiki kekurangan.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Pada Hari Pahlawan, 10 November 2025, Pemerintah Republik Indonesia kembali menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh penting dari kalangan NU
Hukum mengucapkan Selamat Natal dari Muslim menurut Islam. Simak dalil Al-Qur’an dan perbedaan pendapat ulama secara lengkap.
Masjid Ramah Pemudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 untuk menghadirkan masjid sebagai ruang layanan publik yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
Chico ini mengaku bersyukur dengan pengalaman pendidikannya di sekolah Katolik sejak SD hingga SMP, yang membuatnya memahami betul pentingnya toleransi.
KEMENTERIAN Agama Republik Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin atas komitmennya menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat.
FKUB Maybrat menggelar KKR untuk memperkuat toleransi dan mengajak masyarakat menjaga kamtibmas jelang akhir tahun.
Menag Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya kebhinnekaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa saat menghadiri Penganugerahan Harmony Award 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved