Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJALAH Cahaya Inspirasi Anak (CIA) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Melalui kolaborasi ini, kedua pihak berkomitmen bersama untuk memenuhi hak anak atas informasi dan menegakkan Hak Baca Anak (HBA). HBA adalah sebuah gerakan yang diinisiasi oleh Majalah CIA untuk meningkatkan peran serta aktif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan terpenuhinya hak baca anak.
Setiap anak tidak hanya dituntut untuk memiliki minat, mampu, dan terampil membaca, tetapi perlu mendapatkan pendampingan dan fasilitasi yang memadai dari orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Fokus utama kerja sama ini adalah memastikan pemenuhan hak dasar anak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. "Kementerian PPPA memberikan dukungan aktif dalam pelaksanaan gerakan HBA serta penyelenggaraan sosialisasi dan publikasi kegiatan pemenuhan hak anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak," jelas Plt. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Rini Handayani dalam keterangan resmi, dilansir Senin (18/12).
Sementara itu, sebagai salah satu media anak di Indonesia, Majalah CIA berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan informasi yang layak bagi anak-anak. Majalah CIA juga akan ambil bagian dalam pendampingan dan pengembangan komunitas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Majalah Forum Anak (MALFORA).
"Dalam mendukung Hak Baca Anak melalui PISA, Kementerian PPPA berkolaborasi dengan Perpustakaan Nasional dan mitra, termasuk Majalah CIA. Upaya ini bertujuan meningkatkan minat baca, budaya literasi, dan pengetahuan anak," ujar Rini Handayani.
Salah satu realisasi kerja sama periode 2023-2025 adalah pelatihan bagi orang tua dan pengurus PISA di Surakarta. Majalah CIA juga akan memfasilitasi peningkatan kompetensi anggota MALFORA di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi melalui pelatihan jurnalistik. Program ini dirancang untuk memperkuat peran aktif masyarakat dan orang tua untuk memenuhi hak anak atas informasi yang layak.
“Kami sangat mengapresiasi dan bersyukur atas dukungan yang diberikan Kementerian PPPA terhadap gerakan Hak Baca Anak. Sinergi ini akan memperkuat gerakan baca, terutama membaca buku cetak untuk anak di usia dasar. Mari bersama bergerak mewujudkan generasi yang literat di Indonesia,” ungkap pendiri Majalah CIA Stefanie Augustin. (H-2)
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Kecukupan gizi membantu anak berkonsentrasi, memahami pelajaran, dan menyerap informasi secara efektif.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, rentetan kasus keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar hitungan statistik.
KPAI mendorong kepolisian mengecek pengabaian hak anak di olah TPK dalam insiden pesta rakyat pernikahan anak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat
MENURUT Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989, ada 10 hak dasar anak yang perlu dijamin oleh negara dan masyarakat, salah satunya adalah hak untuk bermain dan berekreasi.
Kriteria informasi yang layak bagi anak adalah informasi yang bersifat positif, mendukung tumbuh kembang anak, serta sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Kecukupan air bersih di sejumlah lokasi pengungsian masih belum merata. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi anak dan keluarga.
Arifah menekankan pentingnya mendorong kemandirian, serta pembangunan masa depan yang layak bagi anak penyandang disabilitas.
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) menunjukkan jurang besar antara kasus yang dilaporkan dengan kasus yang sesungguhnya terjadi.
Kemen PPPA mendesak penguatan sistem pencegahan dan pemblokiran aplikasi yang berpotensi mengekspos anak pada judi online.
Dalam sistem perlindungan anak terdapat hubungan yang erat antara pemegang hak dan pengemban tugas (right holder dan duty bearer).
Menurut Arifatul, keberhasilan menyelenggarakan forum internasional di Jakarta merupakan bukti komitmen nyata BPW Indonesia dalam memberdayakan perempuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved