Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
PENGAMAT pendidikan dari Vox Populi Institute, Indra Charismiadji menilai bahwa anak-anak cerdas dan berprestasi di Indonesia belum mau menjadi guru. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan bagi para guru yang masih jauh dari harapan.
“OECD mengatakan supaya dibuat sebuah sistem yang membuat anak- anak cerdas dan berprestasi mau menjadi guru. Sekarang bagaimana anak-anak cerdas jadi guru, kalau status mereka saja hanya dijanjikan 1 juta PPPK dari guru honorer pula. Sampai hari ini masih jauh juga kan (realisasinya) dengan alasan yang bermacam macam,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Jumat (24/11).
“Pemerintah lebih memilih membangun kereta cepat, IKN, jalan tol daripada memastikan kita punya sistem yang membuat anak cerdas mau jadi guru,” sambung Indra.
Baca juga : Guru Jangan Dijadikan Alat Janji Politik untuk Sekadar Dapatkan Suara
Lebih lanjut, dia menilai bahwa sampai saat ini juga belum ada konsep untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kajian Bank Dunia mengatakan bahwa rasio guru dan murid di Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara lain.
“Itu artinya jumlah guru juga terlalu banyak. Ini juga salah satunya karena mata pelajarannya juga terlalu banyak. Kita kan hanya gonta-ganti kurikulum saja kan tetapi jumlah mata pelajaran masih banyak. Jadi bagaimana guru mau sejahtera,” tegasnya.
Diketahui pada 2018 saat Indonesia memiliki kurikulum baru, OECD meminta Indonesia harus memastikan ada pelatihan untuk para guru sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan. Lalu 2022 Indonesia malah mengganti kurikulum lagi.
Baca juga : 42% Guru Terjerat Pinjol, PGRI Sebut Fenomena Gunung Es
“Jadi kita enggak membuat guru jadi agen perubahan malah melakukan kesalahan berulang-ulang,” ucap Indra.
Indra juga menambahkan bahwa OECD menilai Indonesia perlu melakukan pelatihan atau mentoring guru yang mumpuni. Hal ini juga tidak direalisasikan.
Padahal, guru di Indonesia banyak yang sudah puluhan tahun mengajar tapi tidak pernah dilatih karena memang pemerintah tidak memiliki konsep professional development.
“Jadi sangat usang. Kalau pun ada pelatihan itu mutunya dipertanyakan. Banyak program guru melatih guru. Hanya di Indonesia yang seperti ini. Saya melihat belum ada konsep yang betul-betul gemilang didasari ilmu pengetahuan dan riset untuk guru,” pungkasnya. (Des/Z-7)
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Kemenag Pastikan Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu
Perlu penguatan kualitas guru dengan mekanisme yang transparan, sehingga mudah diakses.
PULUHAN ribu guru dan penjaga rumah ibadah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kaltim (Kaltim) pada Rabu (25/6).
Lewat proyek Peta Virtual Wisata Kota Semarang, guru Ayu Kusumadiyastuti ubah pembelajaran teks deskriptif jadi teknologi petualangan.
PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan paket stimulus untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan total alokasi anggaran sebesar Rp24,44 triliun
MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.
Susatyo mengatakan personel gabungan tersebut terdiri atas Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan kembali memenangkan gugatan sengketa seleksi PPK Langkat Tahun 2023.
Orang tak dikenal (OTK) menembak Andarias Tanna, 44, guru honorer yang tinggal di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah hingga tewas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved