Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENGUATAN organisasi Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus diupayakan untuk merespons tantangan yang terus berkembang serta memberikan pelayanan publik lebih optimal.
"Pada tahun ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM. Kemudian sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III dan 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K Lukito dalam keterangannya, Kamis (26/10).
Sebanyak 8 Balai POM tersebut yaitu, Balai POM di Kota Payakumbuh, Kabupaten Tangerang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Surakarta, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember, dan Kota Palopo.
Baca juga: APSKI Diminta BPOM Edukasi Publik Pilih Suplemen Aman dan Bermutu
Sedangkan 3 Loka POM baru terdiri dari Loka POM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur. "Dengan demikian, saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi,” jelas Penny.
Sementara itu Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa dengan adanya Balai POM Kediri yang akan membawahi beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, Ia berharap untuk UMKM yang jumlahnya cukup banyak bisa menjadi pahlawan pendapatan asli daerah.
Baca juga: Siegwerk Gandeng IPF Ajak Industri Tingkatkan Standar Keamanan Kemasan
"Dengan adanya Balai POM Kediri semoga nantinya juga diikuti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya ke BPOM," ungkap Hanindito.
Diketahui UPT BPOM memiliki peran pada setiap titik life cycle produk obat dan makanan dari hulu ke hilir. Badan POM mengawal pemenuhan aspek jaminan keamanan dan mutu sejak riset dan pengembangan hingga produk digunakan atau dikonsumsi masyarakat. Pengawasan sebelum produk diedarkan (pre market) berupa pelayanan registrasi produk dan sertifikasi sarana.
"UPT BPOM selalu siap mendampingi dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah," tutup Penny. (Z-3)
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kota Depok meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB)
Guna menerapkan kebijakan itu pada tahun depan, Pemprov DKI membutuhkan aturan yang lebih teknis agar serempak dan sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.
Maksimal 5% dari total pegawai masing-masing perangkat daerah yang boleh cuti.
DKI Jakarta mengajukan 2.268 CPNS untuk tenaga P3K, namun belum disetujui dari BKN.
Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut adalah National Forest Monitoring System (NFMS) atau disebut juga Sistem Monitoring Kehutanan Nasional (Simontana).
Dalam surat itu, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, pengaturan jam kerja (sif) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi pemerintah.
<p>Pesan menarik bagi pengusaha UMKM dari pujangga William Shakespeare, yakni 'tiga kalimat untuk menjadi sukses: lebih tahu dari orang lain, kerja lebih dari orang lain,</p>
Risiko Kredit (NPL nett) mencapai rasio tertinggi selama 5 tahun terakhir sebesar 6.51% mengalami kenaikan sebesar 1.28% dibandingkan tahun 2022 (yoy).
Bank Perekonomian Rakyat, yang disebut BPR, adalah produk perbankan dalam negeri yang secara khusus ditujukan untuk melayani segmen UMKM dan masyarakat wilayah lokal
Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah perempuan yang memulai bisnis selama pandemi, dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kaum pria.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved