Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUATAN organisasi Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) terus diupayakan untuk merespons tantangan yang terus berkembang serta memberikan pelayanan publik lebih optimal.
"Pada tahun ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM. Kemudian sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III dan 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM," kata Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Penny K Lukito dalam keterangannya, Kamis (26/10).
Sebanyak 8 Balai POM tersebut yaitu, Balai POM di Kota Payakumbuh, Kabupaten Tangerang, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Surakarta, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jember, dan Kota Palopo.
Baca juga: APSKI Diminta BPOM Edukasi Publik Pilih Suplemen Aman dan Bermutu
Sedangkan 3 Loka POM baru terdiri dari Loka POM di Kabupaten Sambas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Timur. "Dengan demikian, saat ini terdapat 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM atau total 76 UPT BPOM di 37 provinsi,” jelas Penny.
Sementara itu Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa dengan adanya Balai POM Kediri yang akan membawahi beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, Ia berharap untuk UMKM yang jumlahnya cukup banyak bisa menjadi pahlawan pendapatan asli daerah.
Baca juga: Siegwerk Gandeng IPF Ajak Industri Tingkatkan Standar Keamanan Kemasan
"Dengan adanya Balai POM Kediri semoga nantinya juga diikuti dengan banyaknya pelaku UMKM yang mendaftarkan produknya ke BPOM," ungkap Hanindito.
Diketahui UPT BPOM memiliki peran pada setiap titik life cycle produk obat dan makanan dari hulu ke hilir. Badan POM mengawal pemenuhan aspek jaminan keamanan dan mutu sejak riset dan pengembangan hingga produk digunakan atau dikonsumsi masyarakat. Pengawasan sebelum produk diedarkan (pre market) berupa pelayanan registrasi produk dan sertifikasi sarana.
"UPT BPOM selalu siap mendampingi dan memfasilitasi peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM daerah," tutup Penny. (Z-3)
Sekolah Rakyat telah beroperasi di 100 titik di seluruh Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 165 titik pada September 2025 mendatang.
Aplikasi SPBE Prioritas dirancang untuk menyederhanakan berbagai proses layanan administrasi aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyampaikan permohonan usulan penambahan anggaran sebanyak Rp314,7 miliar kepada Komisi II DPR RI.
Peruri dipercaya sebagai pelaksana GovTech Indonesia karena rekam jejaknya dalam digital security dan pengelolaan layanan elektronik yang aman dan andal.
MenpanRB Rini melihat pelayanan di Mall Mini Pelayanan Polri (MMPP) milik Polresta Sidoarjo. Dia juga melihat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, masih ditunda. Penundaan ini karena belum ada perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Perhelatan Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) bukan sekadar ajang pameran kriya tahunan.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Event ke-14 secara nasional ini tidak sekadar menjadi ajang pameran produk, tetapi juga ruang penguatan spiritual dan silaturahmi umat.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaan untuk bersaing pasar internasional.
Dukungan serta layanan Amartha juga telah menciptakan lebih dari 110.000 lapangan kerja sepanjang 2024 oleh mitra UMKM Amartha.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved