Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
SETELAH disahkannya Rancangan Undang-Undangan Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan, kini pemerintah tengah bersiap untuk menyusun aturan turunan dari implementasi UU tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut bahwa akhir bulan ini Kemenkes akan menyelesaikan public hearing untuk mendapatkan masukan masukan dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disusun.
"Setelah itu akan dilakukan penyusunan pasal per pasal dari RPP tersebut yang selanjutnya akan ada sosialisasi kembali dan mendapatkan masukan dari berbgaai pihak," kata Nadia saat dihubungi pada Minggu (24/9).
Baca juga: Aturan Turunan UU Kesehatan Jadi Tumpuan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Daerah
Nadia menyebut bahwa pada minggu lalu ada beberapa topik yang dibahas dalam public hearing yang dilakukan Kemenkes.
"Ada 32 public hearing yang dilakukan secara hibrida dan akan lanjut pada minggu ini," ungkap Nadia.
Baca juga: Ahli Minta Turunan UU Kesehatan Atur Aborsi hanya Dilakukan di Rumah Sakit
Terkait dengan hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan aturan turunan UU Kesehatan, Nadia menjelaskan bahwa tidak ada hambatan yang dihadapi pemerintah.
"Hanya memang karena cukup banyak amanah turunan dari UU 17/2023 (tentang Kesehatan) sehingga cukup banyak kemungkinan pasal-pasal yang akan disusun dan untuk harmonisasinya membutuhkan waktu," tandasnya. (Z-6)
Pemerintah kembali menuai kritik tajam atas implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
BELAKANGAN banyak universitas menyuarakan kritik kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kondisi layanan kesehatan hingga UU Kesehatan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin duduk bersama dengan para Guru Besar FK Ui untuk duduk bersama.
Kebijakan ini dapat menghilangkan sejarah budaya lokal kretek di Indonesia.
Selain itu, ada tugas dan fungsi kolegium, konsil kesehatan, majelis kesehatan, serta sinergi dengan organisasi profesi yang sudah diatur dalam UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
HKTI menyatakan sikap tegas menolak kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Persoalan pembagian hasil sumber daya laut juga menjadi perhatian di daerah.
"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil."
Penyelundupan benih bening lobster lebih berdampak kepada penerimaan negara, kedaulatan, dan pengelolaan perikanan.
Pembatasan yang diatur dalam PP 28/2024 dapat menurunkan penjualan dan memicu gelombang PHK.
Pengadaan pupuk yang tidak lagi memerlukan banyak persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan penyederhanaan regulasi, diharapkan produksi pertanian akan meningkat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved