Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar para penerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk memanfaatkan lahan itu secara produktif. Presiden menyebut distribusi lahan untuk perhutanan sosial telah mencapai 6,3 juta hektare (Ha).
Hal itu disampaikan presiden saat membuka acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
"Saya sangat senang sekarang ini perhutanan sosial dan hutan adat tadi sudah disampaikan yang dibagi sudah 6,3 juta hektar," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim Semakin Nyata
Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan secara simbolis SK Perhutanan Sosial dan mengecek para penerima sertifikat SK Perhutanan Sosial dan Tanah Reforma Objek Agraria (TORA). TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.
"Pada yang sudah menerima? bisa diangkat? bisa ditunjukkan? bawa betul-betul sudah bapak ibu terima semua sudah? sudah terima semuanya? oh yang di atas itu juga. Diangkat. Semuanya diangkat biar keliatan ini sudah bapak ibu terima semuanya. Tapi kalau sudah terima, saya juga akan cek apakah digunakan secara produktif atau tidak. Jangan hanya mau terima ternyata ditelantarkan. Harus ditanami, harus produktif. Setuju? Yang tidak produktif dicabut setuju? Saya dengar setuju semua loh ini," ujarnya. (Ind/Z-7)
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) mendorong percepatan implementasi Multi Usaha Kehutanan (MUK) berbasis lanskap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada enam Kelompok Tani Hutan (KTH) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
SELUAS 833 hektare lahan perhutanan sosial dibagikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kepada empat Kelompok Tani Hutan (KTH) di kawasan IKN.
Penanganan kasus ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memastikan program perhutanan sosial tidak disusupi aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi strategi pemerintah dalam mewujudkan hutan lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved