Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar para penerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial untuk memanfaatkan lahan itu secara produktif. Presiden menyebut distribusi lahan untuk perhutanan sosial telah mencapai 6,3 juta hektare (Ha).
Hal itu disampaikan presiden saat membuka acara Festival Lingkungan Iklim Kehutanan dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Senayan, Jakarta, Senin (18/9).
"Saya sangat senang sekarang ini perhutanan sosial dan hutan adat tadi sudah disampaikan yang dibagi sudah 6,3 juta hektar," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Ingatkan Ancaman Perubahan Iklim Semakin Nyata
Pada kesempatan itu, Jokowi memberikan secara simbolis SK Perhutanan Sosial dan mengecek para penerima sertifikat SK Perhutanan Sosial dan Tanah Reforma Objek Agraria (TORA). TORA adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk diredistribusi atau dilegalisasi.
"Pada yang sudah menerima? bisa diangkat? bisa ditunjukkan? bawa betul-betul sudah bapak ibu terima semua sudah? sudah terima semuanya? oh yang di atas itu juga. Diangkat. Semuanya diangkat biar keliatan ini sudah bapak ibu terima semuanya. Tapi kalau sudah terima, saya juga akan cek apakah digunakan secara produktif atau tidak. Jangan hanya mau terima ternyata ditelantarkan. Harus ditanami, harus produktif. Setuju? Yang tidak produktif dicabut setuju? Saya dengar setuju semua loh ini," ujarnya. (Ind/Z-7)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
DEPUTI Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas menekankan agar pemanfaatan potensi keanekaragaman hayati harus dikelola secara bertanggung jawab.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyerahkan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 4.237 hektare kepada lima kelompok masyarakat di Riau.
Kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang masuk 10 besar versi IndoStrategi merupakan hasil sinergi Komisi IV DPR dan pemerintah dalam menjalankan program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut), nilai transaksi ekonomi dari kegiatan masyarakat kehutanan tercatat telah mencapai Rp4,5 triliun.
Perhutanan sosial bukan hanya soal memberikan akses kelola hutan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Data Kementerian Kehutanan mencatat Perhutanan Sosial dimanfaatkan 1,4 juta keluarga dengan nilai ekonomi mencapai ratusan miliar rupiah hingga September 2025
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved