Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI VIII DPR RI bersama Kemensos melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta terkait Pengawasan Penyaluran Bantuan Sosial PKH, Program Sembako, dan Bantuan Penanggulangan Bencana.
Yogyakarta merupakan salah satu wilayah Indonesia yang rawan bencana karena dekat dengan gunung merapi yang masih aktif.
"Untuk itu kami ingin mengetahui penanggulangan bencananya. Hal tersebut akan dijadikan bahan Komisi VIII DPR RI dalam merumuskan kebijakan terkait bidang sosial dan penanggulangan bencana," ujar Anggota VIII DPR RI My Esti Wijayati.
Baca juga: 2.657 Kejadian Bencana Terjadi di Indonesia
Pernyataan My Esti disampaikan saat memimpin kunjungan kerja spesifik di kantor Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) D.I. Yogyakarta, Senin (11/9).
Pada kesempatan ini juga pihaknya ingin melihat kesiapan di bidang kebencanaan yang dilakukan oleh BNPB terkait mencabut status siaga tiga gunung merapi. Supaya masyarakat bisa beraktivitas dan melakukan kegiatan perekonomian di sekitar merapi, juga mengatasi bencana kekeringan dan bencana yang sering terjadi di Yogyakarta.
Baca juga: Komisi VIII DPR Terima Usulan Penambahan Anggaran BNPB Sebesar Rp1 Trilliun
My Esti bersama rombongan tim secara simbolis menyerahkan bantuan paket bansos, senilai Rp 548.142.729.842. dengan rincian; Program keluarga harapan senilai Rp 413.229.228.242, Program atensi Rp294.687.600, Program sembako Rp130.858.600.000, Penanggulangan bencana alam Rp1.354.914.000, dan Keserasian sosial sebanyak 2 paket Rp 2.335.300.000.
Baca juga: Rentan Gempa dan Tsunami, ASN Sumbar Dibekali Mitigasi Bencana
Anggota Komisi VIII DPR RI juga meninjau proses penyaluran bantuan mobil dapur umum dan peralatan penanggulangan bencana dari BPNB kepada kepada pemerintah daerah Sleman.
"Dalam acara ini kita bisa melihat masyarakat di pemudah dalam pencairan bantuan sosial, bisa melalui ATM dan Kantor pos namun Esti mengingatkan jangan sampe bantuan tersebut di gunakan untuk hal yang tidak berguna juga kalo jumlahnya lumayan besar harus ada pendampingan kepada masyarakat untuk dijadikan modal usaha," harap My Esti.
Dalam acara tersebut Esti berdialog dengan salah satu penerima bantuan menuturkan keseharian sebagai ibu rumah tangga menjadi tercukupi dengan adanya bantuan sembako ini.
"Suami saya bekerja sebagai kuli bangunan. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini sangat bermanfaat untuk keseharian dan tambahan. Seneng banget. Saya belanjakan kebutuhan pokok seperti beras, telur dan sayur," ucap ibu penerima bantuan. (RO/S-4)
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
BMKG menyepakati bahwa kemampuan lingkungan dalam merespons air hujan yang jatuh menjadi faktor penting terjadi atau tidak terjadinya banjir.
Jepang telah menjadikan geosains sebagai basis pengambilan keputusan tertinggi.
Korban merupakan warga Penjaringan, Jakarta Utara, yang sedang mengemudikan kendaraan bernomor polisi B 2148 BOK.
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
Kemendagri menyebut DIY berhasil menjaga keseimbangan sosial melalui pendekatan kultural.
Fase awal gerhana penumbra akan dimulai pukul 22:26 WIB, puncak gerhana terjadi pada Senin (8/9) dini hari pukul 01:11 WIB, dan berakhir sekitar pukul 03:56 WIB.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membatasi masyarakat dalam menggunakan media sosial karena itu dijamin oleh konstitusi.
Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved